Mahathir Tinjau Ulang Proyek Kerjasama Dengan China di Era Najib

MATATELINGA, Jakarta: Malaysia pernah menjadi mitra setia China dalam mengembangkan infrastuktur global, tapi pemerintahan baru kini berjanji untuk meninjau ulang proyek-proyek yang disokong negeri Tirai Bambu tersebut.

Rezim pemerintah Malaysia sebelumnya yang dipimpin oleh Najib Razak memperkuatan ikatan dengan China dengan menandatangani serangkaian proyek-proyek yang didanai Beijing, termasuk di antaranya pembangunan jalur kereta dan pelabuhan-pelabuhan baru.

Namun pada pemilihan umum, koalisi pemerintahan itu secara mengejutkan digulingkan dari kekuasaan oleh rakyat Malaysia yang muak atas skandal korupsi dan juga meroketnya biaya hidup.

Para pengritik mengatakan perjanjian dengan China yang ditandatangani pemerintahan Najib tidak transparan dan dibuat untuk menutupi utang dari skandal korupsi 1MDB.

Pemerintahan baru Malaysia yang dipimpin oleh politikus kakap Mahathir Mohamad, berjanji untuk meninjau ulang perjanjian-perjanjian dengan China yang terlihat meragukan.

Pemerintah baru juga mempertanyakan status Malaysia sebagai salah satu mitra Beijing paling kooperatif dalam upaya China menjadi pemain utama di industri infrastruktur global.

Dalam program "One Belt, One Road", China punya inisiatif ambisius untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra dengan merancang keterhubungan antara pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta.

Program ini diluncurkan pada 2013 dan menjadi salah satu kebanggaan presiden Xi Jinping.

Malaysia bersama sekutu Beijing lainnya, Kamboja, menjadi dua negara yang paling mendukung poyek ini, sementara di negara lain banyak mengalami hambatan, mulai dari negosiasi yang berlarut-larut dengan pemerintah setempat serta kesulitan mendapatkan lahan.

"Di bawah Najib, Malaysia bergerak cepat untuk menyepakati dan menjalankan proyek-proyek itu," ujar Murray Hiebert, seorang peneliti senior di Center for Strategic and International Studies, kepada AFP.

Pada 2008, investasi dari China hanya 0,8 persen dari total penanaman modal asing, sementara nilai ini melonjak jadi 14,4 persen pada 2016, demikian data Institut ISEAS-Yushof Ishak dari Singapura.

Meski demikian, Hiebert menyatakan dugaan kesepakatan-kesepakatan dengan China itu dibuat untuk menutup utang proyek 1MDB baru sebatas asumsi.

Najib dan kroni-kroninya dituduh mengorupsi dana publik dalam kasus 1MDB, yang membuat publik muak dan kemudian tidak memilihnya kembali menjadi perdana menteri.

Kegagalan Rencana Beijing?

Kekalahan Najib sekaligus menjadi penanda kekalahan pertama partai penguasa dalam enam dekade terakhir. Najib juga kini tengah diperiksa dan bisa menghadapi hukuman penjara.

Hal ini ditengarai berpotensi membuat rencana Beijing di Malaysia kacau.

Perdana Menteri Mahathir telah mengumumkan tidak akan meneruskan proyek kereta cepat yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura karena ingin mengurangi beban utang Malaysia.

Proyek ini masih dalam tahap awal dan belum menerima pendanaan sebagai bagian dari proyek "One Belt, One Road". Namun, perusahaan-perusahaan China diperkirakan akan tetap membangun sebagian jalur kereta cepat yang menghubungkan provinsi Yunnan ke Singapura. Jalur itu akan digunakan untuk mengantarkan barang-barang produksi China yang akan diekspor.

Sementara itu, proyek lainnya terkait jalur tersebut telah dimulai yaitu yang menghubungkan antara perbatasan Thailand ke pelabuhan dekat Kuala Lumpur. Proyek East Coast Rail Link ini senilai US$14 miliar dan telah mendapatkan kucuran dana.

Mahathir mengatakan saat ini perjanjian akan direnegosiasi.

Proyek lain yang didanai China adalah kawasan industri raksasa serta pelabuhan di Malaka yang dekat dengan jalur distribusi barang yang penting.

Belum diketahui proyek-proyek yang akan diubah atau dibatalkan, tapi beberapa pengamat meyakini bahwa akan ada beberapa yang diputus.

Alex Holmes, pengamat ekonomi dari Capital Economics, mendukung pembatalan beberapa proyek tersebut. Ia menyebut posisi Malaysia secara fiskal lemah dan beberapa proyek itu pun dipertanyakan nilai keekonomisannya.

Ketika coba dikonfirmasi AFP, Menteri Luar Negeri China tidak memberikan respons.