Tahun Politik : Jika Suasana Kondusif, Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Positif

MATATELINGA, Jakarta : Saat penekanan palm hand screen tepat pukul 09.00 WIB di BEI, JK didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo beserta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio.

Dalam pidatonya, Wapres Jusuf Kalla sempat menyinggung perihal soal potensi pertumbuhan ekonomi di tahun politik.
Pasalnya di tahun ini, Indonesia akan menggelar hajatan demokrasi dalam perhelatan Pilkada Serentak di 171 daerah. Wapres Jusuf Kalla optimismis, perekonomian Indonesia akan tetap positif di tahun politik 2018.



"Selama tiga kali tahun politik ada kerusuhan? Tidak ada sama sekali. Karena kampanye sekarang sudah berbeda, dulu kampanyenya mengumpulkan massa, benturan, sekarang kampanyenya di udara, media sosial, bukan lagi di jalan," ungkap Jusuf Kalla di Gedung BEI, Sudirman, Jakarta, Selasa (2/1/2017).

Oleh karena itu, Wapres meyakini, hal tersebut juga akan berdampak pada positifnya pertumbuhan perekonomian nasinal.

"Kondisi baik itu insya Allah akan berimbas positif ke ekonomi, indikator-indikatornya positif," pungkas Kalla.



Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi 5 persen sepanjang 2017, Indonesia disebut-sebut bakal menghadapi masa-masa sulit pada tahun depan. Setidaknya ada dua hal yang dianggap menghantui situasi ekonomi 2018.

Pertama, 2018 adalah tahun politik karena di 17 provinsi dan 153 kota/kabupaten digelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni. Situasi politik bakal memanas dan dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi.



Kedua, ada kekhawatiran terjadi siklus krisis 10 tahunan setelah resesi melumpuhkan sebagian besar dunia pada 1998 dan krisis ekonomi 2008. Dunia pada 2018 pun dikhawatirkan akan jatuh pada krisis besar.

Tahun 2018 dan 2019 disebut sebagai tahun politik. Sebab, ada pilkada dan pemilihan umum serentak. Peristiwa itu bisa berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Namun, jika suasananya kondusif, bisa berdampak positif.



Pakar ekonomi Edy Suandi Hamid mengingatkan pemerintah bahwa target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen bisa meleset. Diprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 5,3 persen.

"Berat mencapai target. Tiga tahun terakhir kenaikannya hanya sekitar 0,1 persen," kata Edy, Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Namun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi daripada target tersebut.



Darmin mengatakan ekonomi tahun depan akan didorong investasi dan ekspor. Keduanya tumbuh cukup baik pada 2017 dan perbaikan diharapkan terus berlanjut. Pemerintah juga akan berupaya memperbaiki pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga agar pertumbuhan ekonomi meningkat.

Faktor pendorong lain adalah pilkada di 171 daerah. "Biasanya pemilu menyumbang 0,1 hingga 0,2 persen pertumbuhan ekonomi," tuturnya. Sentimen positif lain datang dari penyelenggaraan Asian Games pada Agustus 2018. Pesta olahraga se-Asia itu, menurut Darmin, berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.



Dengan faktor pendukung tersebut, Darmin percaya ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi daripada asumsi yang dipatok pemerintah. "Kenaikan 0,2 sampai 0,3 persen dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup reasonable (masuk akal)," ujarnya.

Namun guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Irwan Adi Ekaputra, mengingatkan bahwa posisi ekonomi dan kondisi keuangan global tetap berpengaruh terhadap ekonomi 2018. Karena itu, menurut dia, pelaku pasar, pengusaha masyarakat, termasuk pemerintah, harus tetap waspada akan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi.



Sementara itu, Komisi XI DPR (membidangi keuangan dan perbankan) mengambil langkah kompromi dengan menyetujui usulan target pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah di level 5,4 persen. Meski semula menyebut kelewat ambisius, parlemen menyepakati asumsi yang juga digunakan untuk menghitung postur APBN 2018 tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, selain konsumsi rumah tangga, investasi menjadi salah satu motor pendorong pertumbuhan pada tahun depan. ''Di mana-mana kita akan katakan semua negara yang tumbuh lebih dari 5 persen itu faktor penggeraknya di luar kepercayaan konsumen adalah investasi. Jadi, PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) harus tumbuh 10-15 persen," katanya di gedung DPR beberapa waktu lalu.