PEMA : Calon Plt Kadis PU Batubara Harus Bersih Dari " Makelar Proyek"
MATATELINGA, Batubara : Pasca tertangkap tanganya kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Batu Bara, Helman Herdadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga kini sosok calon Plt Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pembantu Pelaksana Tugas Bupati Harry Nugroho dalam menjalankan program Pembagunan Infrastruktur masih belum menemui titik terang. Sebagai dinas pengguna Anggaran terbesar di tanah air ini, sosok yang diharapkan harus memiliki integritas tinggi dan bersih dari dugaan keterlibatan Makelar Proyek atau predator anggaran.
"Yang jelas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus jelas-jelas bersih dan bebas KKN, tidak terlibat sebagai agen makelar atau broker suap, monopoli tender proyek, dan memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi," kata Ketua Perhimpunan Mahasiswa (PEMA) Batu Bara, Tuah Aulia Fuadi saat berbincang pada Matatelingga dalam acara peresmian Sekretariat Forum Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (FAHMI) Batu Bara, Sabtu (30/9/2017) di jln mesjid lama, desa dahari Kecamatan tanjung Tiram.
Selain itu dikatakanya, sosok Kepala Dinas (Kadis/red) juga tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan melibatkan kerabat dan sanak keluarga dalam berbagai motif makelar suap fee serta permainan Broker proyek. "Intinya dia tidak makelar dan predator anggaran, sehingga punya integritas, punya nilai jual serta memiliki pencapaian akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan. Jika calon plt kepala dinas PU memiliki politik bersih dan jauh atau bebas dari kejahatan makelar diharapkan tidak sama seperti Helman Herdady yang sehasta lebih dekat dengan maraknya praktek suap atau KKN bersama pihak swasta, maka Batu Bara kedepan dapat dijadikan daerah percontohan di Provinsi Sumatera Utara," kata dia.
Tuah berpendapat, dengan dilantiknya Harry Nugroho menjadi plt. Bupati Batubara, nantinya akan lebih banyak menghadapi berbagai polemik seperti cobaan dan gebrakan dalan penyisipan agen makelar maupun broker tender, terutama kenakalan dalam permainan proyek di sistem LPSE Batu Bara, semisal yang selama ini terjadinya yakni, maraknya praktek suap serta manipulasi material, kamuflase harga (HPS), blokir jaringan LPSE dan lain sebagainya.
Belum lagi, katanya, indikasi permainan di dinas PUPR yang dalam penentuan 'spect' terkesan elastis sesuai 'selera' atau kompromi antara Kepala Dinas PUPR dengan pihak rekanan yang sudah lama 'diarahkan'. Sehingga, prakek iktikad jahat dalam pmanipulasi material atau peralatan kerja, kamuflase harga (HPS) antara konsultan dengan PPK dan blokir jaringan LPSE, seolah menjadi hal biasa yang bisa ditolerir begitu saja.
"Inilah kita berharap kepada Pihak Pemkab Batu Bara, dalam hal ini adalah Plt Bupati Harry Nugroho, diminta mampu menjadikan daerah ini sebagai sampel transparansi dan profesionalisme kerja di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi. Baik itu dari Kepala dinas yang akan dipilih ataupun Pelaksana Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen haruslah selektif karena ini bisa menjadi pintu masuk (entry point) bagi instansi berwenang seperti KPK nantinya," ujar Tuah
Selain itu, sebagai sosok kepala dinas pemegang pundak pengguna anggaran (PA) tertinggi di negeri ini (PUPR) juga harus mampu memahami bidang enginering yang menunjukan track recordnya selaku abdi negara yang bersih dari keterlibatan suap maupun predator anggaran.
"Jadi harus betul-betul membawa perubahan dan komitmen yang bebas dari dugaan suap dan korupsi, Kadis maupun PPK teekait harus bersinergi dengan program pembagunan selama dipimpin Pelaksana Tugas Bupati Harry Nugroho," kata dia.
Tentunya Kepala Dinas PUPR harus dapat mengikuti ritme dalam mendistribusikan pembangunan yang merata dan sustainable dengan tidak terlibatnya calon plt Kadis PU dalam dugaan kasus-kasus makelar suap dan korupsi dimedia, contoh seperti Helaman Herdady selaku petinggi Pejabat dinas PU yang diduga terlibat bersekongkol dengan kontraktor . " Sistem pemerintahan yang harus membawa misi yang bersih dari segala bentuk praktek KKN, tak ada keterkaitan dengan pihak perusahaan (swasta) ataupun makelar maupun broker proyek di segala bidang di pemerintahan Batu Bara. Itu yang sangat terpenting," tambahnya
Sementara itu, Plt Bupati Batu Bara,Harry Nugroho saat dikonfirmasi mengaku tengah melakukan seleksi internal dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengisi posisi Kadis PUPR yang baru.
"Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan BKD, yang nantinya akan berkordinasi kembali kepada Gubernur Sumut,Tengku Erry Nuradi" ungkap Plt Bupati Batubara RM Harry Nugroho, di ruang kerjanya, Senin (18/9/2017).
Saat disinggung media ini bagaimana kriteria calon Kadis PUPR, RM Harry Nugroho menegaskan akan mencari sosok yang mengerti dibidang spesialis enginering.
"Yang pasti orangnya yang punya basic dan pengalaman dibidang enginering , saya gak mau orang seperti Kadis PU yang sudah ditangkap KPK itu", katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batu Bara, Saut Siahan saat dikonfirmasi di Komplek SD INPRES Lingkungan II Kec. Lima Puluh, mengatakan pihaknya sedang meminta surat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo yang menyatakan Kadis PUPR, Helman Hardadi sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Untuk sementara mengisi kekosongan posisi Kepala Dinas PU saat ini, Saut juga menambahkan terlebih dahulu akan menentukan pelaksana tugas (Plt) selanjutnya akan berkordinasi dengan gubernur.
"Kita akan minta surat dulu dari Ketua KPK yang menyatakan Helman Hardadi sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara ini kita akan segera tunjuk Plt nya dulu. setah itu baru nanti kita koordinasikan kepada Gubernur.
(Mtc/Tim)
