Ratusan Pekerja Asing PLTU, disenyalir tidak memiliki Izin

Hadirnya ratusan pekerja asing asal Cina baik pria dan wanita yang mengerjakan proyek pembangunan Pembangkit  tenaga UAP (PLTU) yang berkapasitas  2x150 MW dipaluh Kurau ini warga sekitar merasa dikucilkan , sementara itu pekerja asing yang berkerja ditempat ini sekitar 90 persen dan warga sekitar hanya 10 persen.

Akibat banyaknya tenaga kerja asing asal Cina tersebut warga menjadi cemburu karena pada umumnya para pekerja asing itu diperkerjakan sebagai buruh kasar bukan sebagai tenaga ahli sedangkan gajinya mencapai sekitar Rp 5 jutaan sedangkan pekerja lokal hanya digaji sebesar Rp 1,8 juta perbulannya.

Pembangunan  PLTU yang dikerjakan oleh PT Mabar Elektrindo Medan ini bekerja sama dengan perusahan asing asal  China Sanghai  Electric Power Contrukction CO. LTD ditenggrai telah memperkerjakan ratusan tenaga kerja asing dari China.

Ratusan tega kerja asing tersebut menetap dibarak barak yang telah dibangun dilokasi sebanyak 16 barak, ke 16 bararak tersebut dihuni oleh seratusan pekerja asing baik itu wanita dan pria , setiap barak dihuni oleh 100 orang pekerja sementara pekerja lokal disuruh pulang kerumahnya masing dan bila terlambat masuk kerja dipecat tanpa pengason dari perusahan.

Menurut data yang diperoleh dari kantor Imigrasi Kelas ll Belawan, jumlah para pekerja asing yang ada dilokasi pembangunan proyek PLTU dikawasan Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pekerjanya hanya 90 orang.

Namun kenyataan dilapangan berbeda jumlah tega kerja asing yang saat ini bekerja diproyek tersebut mencapai ratusan orang pria dan wanita . Salah seorang pekerja lokal Irwansyah ,45, Pada Matatelinga.com, Selasa (3/5/2016) mengatakan setiap ada oprasi dari petugas Imigrasi , para pekerja asing tersebut melarikan diri kedalam hutan hutan disekitar  karena tidak memiliki ijin bekerja di Indonesia ini.

Masyarakat setempat berharap kepada Pemerintah untuk melakukan tindakan keras terhadap tenaga kerja asing tersebut bagi yang tidak memiliki ijin harus segera hengkang dari Bumi Indonesia ini dan perusahannya harus diberikan sanksi bila perlu izin usahanya dicabut.