Optimalkan Pengawasan APBD 2025, Tim OPD Pemprov Sumut dan DPRD Dapil XII Sinkronkan Agenda Reses di Binjai

MATATELINGA - Binjai : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat menggelar Musyawarah Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 sebagai langkah mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Binjai, Senin (6/7/2026).

Musyawarah tersebut membahas agenda dan lokasi yang akan dikunjungi anggota DPRD Sumut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) selama lima hari pelaksanaan reses. Pertemuan ini juga menjadi forum sinkronisasi data dan koordinasi guna memastikan program pembangunan yang dibiayai APBD berjalan sesuai rencana.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut yang juga Ketua Tim OPD Provinsi Sumut, Erwin Harahap, memaparkan agenda kerja serta data awal terkait program pembangunan yang dilaksanakan melalui APBD Pemprov Sumut Tahun 2025 di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Sinergi Pemprov Sumut dan DPRD Perkuat Strategi Kejar Target PAD 2026 di UPTD Pependa Binjai

"Berdasarkan data perwakilan dinas yang hadir, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) pada tahun ini memiliki paket pekerjaan di bidang ekonomi air minum dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sementara untuk Dinas Pendidikan, tercatat ada dua kegiatan utama yang pengerjaannya tengah berjalan," ucap Erwin Harahap.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengatakan musyawarah pada hari pertama difokuskan untuk menyusun pemetaan kegiatan serta memperkuat koordinasi selama lima hari ke depan. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan OPD penting untuk memastikan seluruh program pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Sumut berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Program tersebut mencakup penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur jalan, hingga penguatan ekonomi masyarakat di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

"Kita ingin memastikan apakah penggunaan anggaran oleh para pimpinan OPD ini sudah mencakup secara maksimal atau belum. Kita tidak mencari-cari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan demi perbaikan pelayanan ke depan agar masyarakat Langkat dan Binjai benar-benar merasakan manfaatnya," katanya.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan DPRD Dapil XII Perkuat Komitmen Tingkatkan Fasilitas serta Kesejahteraan Lansia di PSLU Binjai

Ajie juga berharap predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Sumut dapat sejalan dengan optimalnya realisasi pembangunan fisik maupun penyaluran berbagai program bantuan kepada masyarakat.

Usai musyawarah pembuka, tim langsung melakukan peninjauan ke panti jompo yang berada di bawah naungan Dinas Sosial di sekitar lokasi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan reses.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran kepala OPD, perwakilan BUMD, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, UPT Samsat Binjai dan Langkat, PT Aneka Industri dan Jasa, serta Kepala Cabang Bank Sumut Stabat.

Baca Juga:

• Ayo ke PRSU ke-50, Ada Pameran, Hiburan dan Kuis Berhadiah

Salut !!! Ada Yang Tidak Terima Uang Ketok Gatot

Gubernur Erry Masuk Lima Besar Gubernur Paling Banyak Dikuti Media Massa

Gubsu: RAPBD 2017 Diperkirakan Rp 12,5 Triliun, Naik 70% dari tahun 2014

APBD Sumut Dinilai Tak Berpihak Masyarakat, Ini Jawaban Gubsu

Basyir: Wagirin yang Minta Uang Ketok Dicairkan

Perayaan Natal PNS Pemprovsu Berlangsung Hikmat