Terungkap, Penyimpangan Reklame di Medan, Kebocoran PAD Meroket

Terungkap dalam RDP, sejumlah "permainan" pelanggaran izin yang berdampak kebocoran PAD pun mulai terkuak.

Sebagaimana diketahui RDP digelar atas pengaduan pihak pemilik PT Sumo dengan dibongkarnya Bilboard di Jl Zainul Arifin oleh Satpol PP. Atas pembongkaran tersebut pihak PT Sumo mengadu ke DPRD Medan.

Baca Juga:

• Tingkatkan Layanan Kesehatan Lewat UHC Premium, Fraksi Nasdem Setuju Perubahan Perda No 4 Tahun 2012

Diawali dengan pengakuan pihak perwakilan pengusaha PT Sumo Riza Usty Siregar. Dalam rapat disampaikan keberatan dengan pembongkaran Bilboard miliknya.

Namun saat digelar RDP, terbongkar Bilboard yang dibongkar ternyata melanggar aturan. Dimana, menurut pengakuan Dinas Perkimcikataru, izin awal sebelum tumbang hanya ukuran 5 m x 10 meter. Ternyata dibangun kembali dengan ukuran 6m x 12 m.

Mengetahui hal tersebut, Ketua Komisi IV Paul Mei Simanjuntak menyatakan penertiban sudah benar karena terbukti pendirian Bilboard menyalahi aturan. Begitu juga dengan Lailatul Badri membela pihak Satpol PP dan membenarkan dilakukan tindakan pembongkaran karena terjadi peyimpangan izin. Begitu juga soal izin reklame, terungkap izin reklame terakhir tahun 2023.

Masih dalam rapat, kemudian pihak PT Sumo seakan tidak terima dengan tindakan Satpol PP. Karena menurutnya banyak Bilboar di Medan yang menyalah kenapa tidak ditindak. Riza pun membeberkan contoh kasus terkait banyaknya permainan soal reklame.

Baca Juga:

• Respons Cepat & Patroli Intensif, Polsek Tanjung Morawa Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan Wilayah

"Banyak di Medan ini soal permainan reklame. Ada tiang reklame yang sudah dipotong oleh petugas Satpol PP namun bisa berdiri kembali kendati belum memiliki izin," beber Riza.

Pengakuan Riza langsung ditimpali Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Simanjuntak (PDI P) menyebut kurang etis kalau saling menyalahkan. Sementara anggota Lailatul Badri (PKB) menyambut pernyataan Riza Siregar dan Lailatul pun minta informasi soal data data pelanggaran pendirian perizinan reklame di Kota Medan.

"Tapi bole lah nanti saling bagi informasi data terkait reklame," pinta Lela sapaan akrab Lailatul Badri.

Pertanyaan Lela langsung disambut Riza Usti Siregar. "Boleh kak, banyak pun boleh," sambung Riza lagi.

Baca Juga:

• DPRD Medan Raih Penghargaan Terbaik I Penilaian E-Report JDIHN se-Sumatera Utara Tahun Pelaporan 2024-2025

Suasana rapat semakin ramai, seakan mengingatkan wacana terdahulu pengusulan rencana pembentukan Pansus Reklame. Disampaikan kembali agar Pansus Reklame segera terwujud.

Kemudian Paul Mei Anton Simanjuntak menyatakan mendukung terbentuknya Pansus Reklame. Namun sebelum nya, Komisi IV akan mengagendakan kembali RDP dengan memanggil pihak PT Sumo.

Karena sebut Paul, ada beberapa Bilboard milik PT Sumo berukuran besar di Jl Asrama dan Kapten Muslim Kecamatan Medan Helvetia diduga melanggar perizinan. "Bukan hanya PT Sumo, juga pemilik reklame lainnya juga kita undang RDP," ujar Paul.

Baca Juga:

• Dukung Pengembangan Potensi Siswa, SMAN 2 Medan Gelar Parenting dan Serahkan SK Komite

Tingkatkan Layanan Kesehatan Lewat UHC Premium, Fraksi Nasdem Setuju Perubahan Perda No 4 Tahun 2012

Respons Cepat & Patroli Intensif, Polsek Tanjung Morawa Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan Wilayah

DPRD Medan Raih Penghargaan Terbaik I Penilaian E-Report JDIHN se-Sumatera Utara Tahun Pelaporan 2024-2025

Dukung Pengembangan Potensi Siswa, SMAN 2 Medan Gelar Parenting dan Serahkan SK Komite

Golkar DPRD Medan Siap Revisi Perda Sistem Kesehatan

Perluas Pasar UMKM Medan, Rico Waas Serahkan Sertifikasi Halal pada 100 UMKM