DPRD Medan Desak SDABMBK Realisasi Hasil Reses dan Pokir
MATATELINGA, Medan Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Dinas Sumber Da
Berita Sumut
MATATELINGA, Madina : Sepanjang tahun 2025 (Januari sampai Desember 2025), Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga Rp38,4 Miliar lebih dari bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Rp. 2.468.983.597 dan dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Rp. 36.000.217.678. Capaian tersebut merupakan bagian dari penguatan kinerja jajaran dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara secara maksimal.
Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Yos A. Tarigan, SH,MH,M.I.Kom didampingi Kasi Intel Jupri Wandy Banjarnahor, SH,MH, Kasi Pidsus Herianto, SH,MH serta Kasi lainnya menyampaikan untuk bidang Pidsus, penyidikan 4, penuntutan 3 perkara, eksekusi 9 perkara dan jumlah penyelamatan keuangan negara Rp.2.468.983.597.
Untuk bidang Intelijen, Kejari Mandailing Natal melakukan pengamanan PAKEM 4 kegiatan, penerangan hukum 5 kegiatan, Jaksa Masuk Sekolah 10 kegiatan, kampanye anti korupsi 2 kegiatan, jaksa menyapa 5 kegiatan dan penangkapan DPO 2 perkara.
Bidang Intelijen Kejari Madina memiliki inovasi seperti Podcast Markobar, peduli UMKM Pesta Buah Sitombaga, Olimpiade Sains dan Sosial, Lomba Monolog Kajari Madina, Jaksa Masuk Kampus, Sistem Informasi Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (SIKIMAN), Sistem pelaporan PAKEM, Absensi Audiens JMS dan Digitalisasi Agenda Intelijen.
Baca Juga:Kemudian, untuk bidang Tindak Pidana Umum Kejari Madina menangani perkara Pra Penuntutan 210 perkara, penuntutan 125 perkara, eksekusi 121 perkara dan berhasil menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice sebanyak 2 perkara.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan capaian kinerja Bantuan Hukum 33 kegiatan, Pendampingan 77 kegiatan, pemulihan Rp.170.117.187, pelayanan hukum 18 kegiatan, Penyelamatan Keuangan Negara Rp.36.000.217.678, kegiatan HaloJPN 12 kegiatan, Mou sebanyak 8 kegiatan dan pendapat hukum 3 kegiatan.
Adapun inovasi yang dilakukan di bidang Datun adalah monitoring perkembangan layanan pendampingan hukum menggunakan Google Form dan Spreadsheet serta digitalisasi pengarsipan administrasi pendampingan hukum.
MATATELINGA, Medan Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Dinas Sumber Da
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menggelar kegiatan pengajian, doa bersama, dan santunan kepada anak yatim pia
Lifestyle
MATATELINGA, Banda Aceh Kepolisian Daerah (Polda) Aceh resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu MZ
Aceh
MATATELINGA, Medan Forum Advokasi Hukum dan Media Indonesia FAHMI menggelar silaturahmi bersama manajemen Channel88 Advertising. Pertemuan
Lifestyle
MATATELINGA, Medan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara (Sumut), menangkap seorang pria berinisial JW, Senin (27/7/2026)
Berita Sumut
MATATELINGA Perusahaan investasi asal Jepang, Metaplanet, berencana mengembangkan instrumen obligasi yang didukung aset Bitcoin (bitcoinb
Lifestyle
MATATELINGA,PematangsiantarSekda (ekretaris Daerah) Kota Pematangsiantar Junaedi A Sitanggang SSTP MSi atas nama Wali Kota Wesly Silalahi S
Berita Sumut
MATATELINGA, Madina Keberadaan PT Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sangat Ironis. Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMP
Berita Sumut
MATATELINGA,Deli Serdang Senyum bahagia menyelimuti keluarga Darson Tarigan saat Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan yang didampi
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan PT Pelindo Multi Terminal. Anak Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonp
Ekonomi
MATATELINGA,Asahan &039 Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan kembali menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu yang diduga akan di
Berita Sumut
Dunia jagat maya dalam satu bulan terakhir dipenuhi emosi publik akan dunia penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.
Opini