Layanan UHC di Kota.Binjai Cuma 'Omong Kosong'

MATATELINGA -Binjai : Universal Health Coverage atau UHC implementasikan UHC sebagai program lokal untuk memastikan warganya memiliki akses kesehatan, salah satunya dengan menggunakan KTP dan KK untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS.

Berbeda nyatanya dirasakan orang tua pasien, pasangan Riki dan Maya warga Askela, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatra Utara Senin Siang (20/10/2025) mendatangi dua rumahsakit swasta juga RSUD Djoelham, berobat menggunakan program UHC namun apa nyata yang didapatkan Riki dari rumah sakit tersebut, sangat mengejut dirinya, harus mengajukan dulu ke BPJS Kesehatan, jika tidak disetujui pihak BPJS, pasien harus membayar seperti pasien pada umumnya.

Baca Juga:

• Sejak Diluncurkan, Program Berobat Gratis Sumut Berkah Berjalan Baik

"Saya sangat kaget ketika anak saya ingin berobat pihak Rumahsakit mengatakan mengajukan ke BPJS kesehatan, dan jawaban menunggu tiga hari dari BPJS, sebelumnya kami sudah membawa balita kami, berumur 9 bulan, mengalami sakit usus buntu, dan harus dioperasi, begitu juga ketika kami mengunjungi RS Djoelham milik Pemerintah Daerah Kota Binjai, dengan persyaratan yang sama, bahkan mengatakan ruang inap balita lagi penuh", ujar Riki.

Saat ini pasien sudah di tangani di RS Umum TNI-AD atau RSU Kesrem di Jalan Bandung, Binjai Selatan, selama tiga hari di ruang kelas III.

Baca Juga:

• Sejak Diluncurkan, Program Berobat Gratis Sumut Berkah Berjalan Baik

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan dr. Sugianto atas kejadian ini memberikan keterangan via seluler, program UHC Pemerintahan daerah harus berjalan dengan sempurna, dikarenakan program UHC sudah bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

"Jika pihak-pihak rumahsakit yang berada di Kota Binjai, mengabaikan pasien untuk berobat dengan menggunakan KTP atau identitas keluarga, apalagi mengutamakan administrasi pengobatan, lamban menangani pasien, Pemerintah Kota Binjai akan mengambil tindakan dengan cara mencabut ijin operasional rumahsakit tersebut," tegas Sugianto.

Masih kata Sugianto, pasien yang sudah memiliki BPJS kesehatan namun masih punya tunggakan pembayaran maupun belum memiliki BPJS kesehatan, pemerintah Kota, akan membantu penyelesaian administrasi dengan BPJS.

"Program UHC khusus untuk pasien kelas III, untuk pasien kelas I dan II, akan mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS kesehatan, karena iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah," Mengakhiri pembicaraan. (irpan)

Baca Juga:

• TP PKK Sumut Evaluasi Tahun 2025 di Binjai, Tekankan Pentingnya Tertib Administrasi

Sejak Diluncurkan, Program Berobat Gratis Sumut Berkah Berjalan Baik

TP PKK Sumut Evaluasi Tahun 2025 di Binjai, Tekankan Pentingnya Tertib Administrasi

Masyarakat Puas dengan Program Berobat Gratis Sumut Berkah

AKP Ismail Pane Dipercaya Jabat Kasat Narkoba Polres Binjai

Ketua DPD RI dan Kadin Resmikan Dapur MBG Binjai

Kajari Binjai Geledah Sita Kantor PUTR Binjai Terkait DBH Sawit 2023-2024