Gabungan Pekerja Buruh Bergerak Demo DPRD Sumut Tuntut PPH Pasal 21

MATATELINGA, Medan:Ratusan buruh yang bergabung dalam Gabungan Pekerja Buruh Bergerak pada Kamis, 16 Oktober 2025 berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Kota Medan menuntut penghapusan PPH pasal 21 dan menuntut DPR RI segera mensahkan UU Perampasan Aset bagi anggota Dewan yang melakukan korupsi.

Baca Juga:

• Data Kendaraan Dihapus Jika Pajak Kendaraan Nunggak 2 Tahun, Berikut Lima Faktanya!

Koordinator Aksi ,Pranoto,SH.,MH., membacakan beberapa tuntutan aksi kepada anggota DPRD Sumut Dra.Sorta Ertaty Siahaan yang menerima peserta aksi unjuk rasa di halaman kantor DRPD Sumut.

"Adapun yang ingin kami sampaikan diantaranya adalah menolak pemberlakuan PPH Pasal 21 yang tidak adil membutuhkan tindak lanjut dari DPRD Sumut dengan pihak - pihak terkait. Selanjutnya menurunkan harga harga kebutuhan pokok yang sangat dikeluhkan oleh kami para buruh dengan penghasilan kecil ini",ujar Supranoto.

"Dan kami meminta DPR RI untuk segera mengesahkan UU Perampasan Pejabat yang terbukti melakukan tindak korupsi dan ini membutuhkan dukungan secara politik dari DPRD Sumatera Utara. Yang terakhir agar BPJS Kesehatan rentan ditanggung APBD yang merupakan fungsi dari DRPD untuk menyampaikan aspirasi kami",lanjut ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (LEM) Kota Medan ini.

Legislator Dra.Sorta Ertaty Siahaan ,Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan yang menerima pengunjuk rasa mengatakan semua tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa akan segera ditindak lanjuti.

"Dari tujuh tuntutan yang disampaikan beberapa point penting tadi ,kami sebagai anggota legislatif Sumatera Utara akan segera kami tindak lanjuti khususnya keempat point yang disampaikan tadi. Khususnya untuk penurunan harga pokok, hari ini kami sedang melaksanakan rapat gabungan bersama OPD Sumut, akan kita bahas hal ini",ujar Sorta.

Saat ditanya berapa lama tindak lanjut dari DPRD Sumatera Utara, Sorta mengharapkan kepastian yang jelas sebagai anggota legislatif namun tidak lepas juga tindakan dari eksekutif sehingga menurutnya jika seluruh pihak bekerjasama dengan baik, satu persatu masalah akan terselesaikan.

"Untuk masalah pajak tadi kami akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak - pihak terkait dan akan mengundang pihak buruh untuk mengikuti RDP. Di usahakan agenda RDP ini akan secepatnya di laksanakan dan sudah dicatat oleh Humas DPRD Sumut",tutup Sorta.

Baca Juga:

• Waduh Tepat Pada Tahun 2023 Mendatang Tenaga Honorer Dihapuskan, Berikut Faktanya!

(Irwansyah Putra)

Halaman:

1

2

Semua

Editor

: Putra

SHARE:

 

Tags

Buruh BergerakDan SahkanDemo DPRD SumutDihapusGabungan PekerjaTuntut PPH Pasal 21UU Perampasan Aset

 

Berita Terkait

Data Kendaraan Dihapus Jika Pajak Kendaraan Nunggak 2 Tahun, Berikut Lima Faktanya!

Waduh Tepat Pada Tahun 2023 Mendatang Tenaga Honorer Dihapuskan, Berikut Faktanya!

Ihwan Ritonga: Anggaran Belanja Batik ASN Harus Dihapus

Sofyan Djalil : Premium Tak Bisa Dihilangkan Dan Mungkin Bisa Dihapus 5 Tahun Lagi

Jokowi : Hukuman Mati Bisa Dihapuskan Tapi Tidak Untuk Sekarang

Peradi Medan: Tolak Segala Intervensi

 

Komentar