Pemko Gelar Sosialiasi Pencegahan Korupsi Bersama Kejari Pematangsiantar

MATATELINGA,Pematangsiantar : Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn diwakili Kepala Inspektorat Herri Okstarizal MH bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar menggelar Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor kepada pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Aula Kantor Inspektorat Jalan Siatas Barita Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur, kota Pematangsiantar, Jumat (22/08/2025).

Sosialisasi yang dihadiri pimpinan OPD dan jajaran Pemko Pematangsiantar, dan Kasubsi 1 Intelijen Edward Anthony Guntoro Pasaribu SH MH, Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Jonny Panggabean SH MH, serta Kasubseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan TUN Mariana Marta Herawati Silaen SH MH.

Wali Kota Wesly Silalahi melalui Kepala Inspektorat Herri Okstarizal menjelaskan, ada beberapa area pencegahan korupsi.

Baca Juga:

• Kajati Sumut Kunker ke Kejari Pematangsiantar : Segera Laporkan Data Terbaru Terkait Tahapan Pemilu

"Terkait perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan. MCSP, atau Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention bukan hal baru. Ini kegiatan kita sehari-hari, dan merupakan fungsi pencegahan, bagaimana tugas fungsi dan tujuan dapat tercapai oleh masing-masing pemerintah daerah," terangnya.

Herri melanjutkan, MCSP adalah hal yang harus dilakukan karena telah berkerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dengan sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, kita diingatkan agar lebih aware dan memahami bahwa setiap kesalahan ada konsekuensi, baik perdata maupun pidana," tegasnya.

Sedang Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejari Pematangsiantar, Jonny Panggabean, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan penindakan, tetapi juga melalui pencegahan dan edukasi. Pemahaman yang baik tentang risiko dan dampak korupsi dinilai sangat penting bagi seluruh jajaran pemerintahan, agar tidak terjerumus dalam praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

"Pentingnya pencegahan korupsi melalui edukasi hukum untuk menghindari praktik koruptif, baik yang disengaja maupun tidak disengaja," jelasnya.

Menurutnya, kesadaran diri dan sinergi antara aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan.

Baca Juga:

• DPO Sejak 2004, Mantan Kadis PU Pematangsiantar Diamankan di Tempat Kostnya di Bandung

"Diharapkan seluruh aparatur Pemko Pematangsiantar semakin memahami perannya dalam mencegah korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas," katanya.

Lalu kemudian, pemaparan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kasubseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan TUN Kejari Pematangsiantar Mariana Marta Herawati Silaen. (sip)