Menteri Agus menyebut kerja sama ini merupakan tonggak awal yang penting bagi Kemenimipas sebagai kementerian yang baru dalam membangun sinergi kelembagaan. Apalagi, sejarah dan tugas-fungsi Kemenimipas tidak bisa dilepaskan dari peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.
Kapolri Listyo Sigit selanjutnya menyampaikan pentingnya sinergi dan soliditas antarinstansi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya keberagaman tantangan yang dihadapi saat ini dan masa depan, perlu upaya bersama untuk terus bertahan dan melewatinya.
"Nota kesepahaman ini sebelumnya sudah berjalan selama lima tahun. Namun dengan semangat sinergi, ada beberapa penambahan. Nota kesepahaman ini akan membuat bagaimana kita melaksanakan tugas di bidang masing-masing akan lebih optimal," terang Kapolri.
Baca Juga:
Adapun perjanjian kerja sama tentang Sinergitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Data dan/atau Informasi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, dan Tata Kelola Senjata Api Non Organik Polri/TNI, serta Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas; Mashudi; dan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri; Syahardiantono.
Sementara itu, perjanjian kerja sama tentang Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat/Pegawai Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Tahun 2025 ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemenimipas Yuldi Yusman; dan Kepala Biro Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Susilo Teguh Raharjo.
Jalinan kerja sama ini diharapkan menjadi pondasi untuk Polri dan Kemenimipas menjadi lebih baik. Kolaborasi antara Kemenimipas dan Polri ini juga menjadi momentum untuk mempersiapkan penerapan KUHP 2023 yang akan berlaku tahun depan, khususnya dalam pelaksanaan pidana alternatif.
Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini turut disaksikan oleh jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kemenimipas, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seluruh Indonesia termasuk Kakanwil Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno dan juga Kabag Tata Usaha dan Umum, Endang Sriwati.(erni)
MATATELINGA, Medan Wilfrit Hasudungan (45), warga Jalan Turi Gang Inpres, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan diamankan personel Unit
Berita Sumut
MATATELINGA, Belawan Kawasan PT Belawan Indah di Kampung Salam Belawan tibatiba mencekam. Segerombolan preman yang diduga dari salah satu
Berita Sumut
MATATELINGA, Jakarta Krisis listrik yang melanda tanah air, khususnya di Sumatera dan Pulau Jawa saat ini, ternyata tidak hanya sebatas sto
Nasional
MATATELINGA, Medan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memastikan akan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas yan
Berita Sumut
MATATELINGA, Belawan omando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjaga keamanan laut dengan mengung
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Tim Direktorat (Dit) PPAPPO Polda Sumut bersama Satgas Bais TanjungbalaiAsahan mengungkap kasus penyeludupan Pekerja M
Berita Sumut
MATATELINGA, Deli Serdang Sebanyak 1.555 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Deli Serdang resmi diterjunkan untuk melaksanakan pendat
Berita Sumut
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengajak generasi muda khususnya mahasiswa untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan di tenga
Ekonomi
MATATELINGA, Sergai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai (Sergai) bersama aparat gabungan menggelar razia di sejumlah
Berita Sumut
MATATELINGA, Simalungun Kantor Camat Bandar Huluan gelar kegiatan Sosialisasi 6 Standar Pelayanan Minimum (SPM) oleh Tim Pembina Posyandu K
Berita Sumut
MATATELINGA,Pematangsiantar Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn lantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pem
Berita Sumut
MATATELINGA Dunia hukum pidana Indonesia tengah bersiap menghadapi fajar baru. Mulai tahun 2026, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Na
Opini