Harmonisasi Bukan Kompromi: DPRD Sumut Tegaskan Fungsi Pengawasan Tak Melemah Meski Hubungan Baik dengan Gubernur

2. Kritik Terhadap Kebijakan Strategis Tetap Disuarakan

DPRD Sumut juga memberi respon kritis terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak proporsional. Salah satunya soal anggaran revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang menggunakan dana APBD provinsi. Fraksi-fraksi seperti PDIP dan Demokrat secara terbuka menyampaikan keberatan, dan forum legislatif pun memberi ruang bagi perdebatan terbuka.

3. Kunjungan Lapangan sebagai Instrumen Evaluasi

Baca Juga:

• JAMWAS Dr. Rudi Margono Inspeksi Pimpinan ke Kejati Sumut : Fungsi Pengawasan Tidak Hanya Sebagai Early Warning Tapi Juga Akselerator

Tak hanya di ruang rapat, pengawasan juga dilakukan langsung ke lapangan. DPRD melakukan kunjungan ke berbagai kabupaten/kota, terutama wilayah yang terdampak program prioritas. Temuan-temuan seperti buruknya distribusi pupuk subsidi serta penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran telah disampaikan secara resmi kepada Pemprov melalui rapat paripurna.

Menghadirkan Perspektif Objektif

Dalam konteks politik lokal, relasi personal antartokoh memang mudah disorot. Namun menjadikan hal itu sebagai tolok ukur utama melemahnya fungsi kelembagaan adalah bentuk penyederhanaan yang menyesatkan. Institusi demokrasi bekerja melalui sistem, bukan sekadar hubungan antarindividu.

AKBP Sah Udur Sitinjak Sambut Irwasda Polda Sumut Cek SPPG Polres Pematangsiantar

Jalin Harmonisasi, Kapolres Labuhanbatu Bersama Insan Pers Bersilaturrahmi

JAMWAS Dr. Rudi Margono Inspeksi Pimpinan ke Kejati Sumut : Fungsi Pengawasan Tidak Hanya Sebagai Early Warning Tapi Juga Akselerator

Tolak No Viral No Justice, Sejumlah Kasus Menonjol di Polrestabes Medan Selesai Meski tak Viral

Tujuh Maskapai Penerbangan di Laporkan Masyarakat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Gelar Forum Perangkat Daerah Satpol PP Kota Medan, Kasat : Tugas Satpol PP Melakukan Penindakan Bukan Pengawasan