MATATELINGA,Medan :: Di tengah dinamika politik Sumatera Utara, mencuat isu yang menyudutkan relasi antara Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, dan Penjabat Gubernur, Bobby Nasution. Narasi publik menyebutkan bahwa hubungan "baik" antara kedua tokoh itu dinilai melunturkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Tuduhan ini pun mengundang kritik dan klarifikasi dari berbagai kalangan.
Salah satu suara kritis datang dari Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Afif Hauzaan Abid, yang menyatakan bahwa harmonisasi antara dua cabang kekuasaan tidak otomatis berarti kompromi terhadap fungsi kontrol.
"Demokrasi bukan soal adu suara, tapi soal akuntabilitas dan transparansi. Relasi konstruktif antara legislatif dan eksekutif adalah syarat penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Di banyak negara demokratis, hubungan kerja yang sehat justru memperkuat fungsi kontrol dan pelayanan publik," tegas Abid.
Baca Juga: