Jumat, 25 September 2026 WIB

Menjadi Perhatian Publik, Kisruh di Pulau Rempang, Eka Putra Zakran SH MH Bilang Begini

Syamsir - Kamis, 21 September 2023 12:29 WIB
Menjadi Perhatian Publik, Kisruh di Pulau Rempang, Eka Putra Zakran SH MH Bilang Begini
Matatelinga.com
Eka putra zakran
MATATELINGA, Medan : Belakangan ini insiden kisruh di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menjadi perhatian publik, Kamis 21 September 2023.

Pasalnya terjadinya insiden kisruh masyarakat dengan pihak Pemerintah di Pulau Rempang terkait kewajiban masyarakat yang harus pindah atau relokasi dari rumah mereka sendiri.



Diketahui sebelumnya keharusan pindah atau relokasi masyarakat Rempang ini diwajibkan oleh Pemerintah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Alasan masyarakat Rempang pindah atau relokasi itu: untuk pembangunan Rempang Eco City, lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd.

BACAJUGA


Terkait kisruh yang terjadi di Pulau Rempang praktisi hukum dari Muhammadiyah Eka Putra Zakran SH MH bilang begini.

"Idealnya, pemerintah hadir dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap rakyatnya, bukan membuat gaduh, apalagi jika sampai menurunkan aparat keamanan secara bringas, rakyat mana pun pasti marah lah.

[br]

" Tindakan represif aparat keamanan tidak boleh dibenarkan, aparat harus bekerja profesional sesuai SOP yang ada. Harus bersikap responsif dan humanis, jangan sampai terkesan brutal dan melakukan tindakan yang berimplikasi pada kekerasan atau penganiyaaan secara membabi buta, inprocedural namanya".


Disamping itu, relokasi masyarakat terkait agenda investasi sah-sah saja, namun harus mengedepankan prinsip-prinsip humanisme dan negosiasi yang baik. Jangan memaksakan kehendak dengan melakukan eksekusi seperti pemerintah memerangai rakyatnya, itu gak benar.

Hemat saya, masyarakat Melayu tentu punya alasan-alasan yang kuat kenapa harus bertahan dilokasi tersebut, bisa saja misalnya karena alasan hostoris, adat-istiadat serta alasan-alasan ganti rugi dan lain sebagainya.

Nah, disitu sebenarnya perlu kejelian, kehati-hatian dan negosiasi yang baik oleh pemerintah dalam menyahuti aspirasi masyarakat setempat. Investasi silahkan, tapi jaminan keselamatan dan keamanan warga negara itu jauh lebih utama.

Selain itu, jika dikaitkan dengan amanat Pancasila khususnya sila ke tiga dan ke lima yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tak boleh terlewatkan atau terkesampingkan, sebab itu adalah dasar.

Jadi jangan karena agenda investasi masyarakat menjadi korban. Selebihnya, tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat jelas tak boleh dibenarkan, sebab itu akan bermuara pada indikasi terjadinya aksi pelanggaran HAM yang bersifat universal yang wajib dijunjung tinggi oleh siapa pun tanpa kecuali.
Editor
: Putra
SHARE:
 
Tags
 
Komentar
 
Berita Terbaru