MATATELINGA, MedanSebanyak 8.533 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Medan resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perja
Berita Sumut
MATATELINGA, Tanjungbalai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tanjungbalai menerapkan kebijakan pemotongan gaji bagi tenaga honorer yang terlambat masuk kerja. Kebijakan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan tenaga honorer, yang
Berita Sumut
MATATELINGA, Jakarta Pemerintah akan menghapus tenaga honorer di Indonesia. Nantinya, tenaga honorer akan diganti menjadi outsourcing atau pegawi kontrak.Penghapusan ini sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018.Me
Nasional
Tepat pada tahun 2023 mendatang hal mengejutkan datang menhampiri seluruh tenaga honorer yang bakalan dihapus di semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
Ekonomi
Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 49/2018 Tentang Manajemen PPPK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Ekonomi
Rencana Pemko Medan untuk memberhentikan ribuan tenaga harian lepas (THL) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dinilai tidak mendasar bahkan melanggar aturan. Untuk itu, Pemko diminta supaya mengurungkan niat pemutusan hubungan kerja (
Berita Sumut
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan apresiasi kepada pemerintah melalui PT Taspen (Persero) yang dinilai memperhatikan peningkatan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai non-PNS (termasuk tenaga honorer) y
Nasional
Bagi tenaga kerja honorer untuk bisa bekerja setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, Pemerintah akan segera membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan memberi kesempatan bagi mereka PHL.
Nasional
Sebanyak 2.368 tenaga honorer di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 1 Januari 2019 resmi dipecat Pemerintah Kabupaten Simalungun. Honorer ini tidak mendapatkan perpanjangan surat keputusan (SK) dari setiap pimpinan SKPD masing-masing.
Berita Sumut
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PPPK. Tak hanya mengakomodasi tenaga honorer, peraturan ini juga diarahkan untuk merekrut tenaga profesional untuk masuk di pemerintahan.
Nasional
