Rakernas SPS 2025 di Banda Aceh Hasilkan Komitmen Perkuat Kedaulatan Informasi dan Literasi Publik

Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono melalui tayangan video mengatakan, "Hampir delapan dekade SPS telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa, menjaga marwah kebebasan pers, dan menegakkan kedaulatan informasi di tengah perubahan zaman. Pers yang sehat dan berdaulat adalah syarat mutlak bagi demokrasi yang beradab, dan SPS telah menjadi salah satu benteng moral bagi kehidupan bangsa. Ekonomi gotong royong dan kedaulatan informasi, bila keduanya bersinergi, disitulah kedaulatan bangsa menemukan wujud nyatanya. Kooperasi memperjuangkan pemerataan kesejahteraan ekonomi, sementara pers memperjuangkan pemerataan pengetahuan dan kesadaran publik. Keduanya berakar dari semangat bersamaan, keadilan, dan kepercayaan.

"Pers yang kuat akan melahirkan masyarakat yang cerdas dan kritis, sementara masyarakat yang berdaya ekonomi akan menopang keberlanjutan pers. Keduanya saling membutuhkan, saling memperkuat. Sinergi antara dunia kooperasi dan dunia pers kini menjadi kebutuhan strategis. Kooperasi bisa menjadi penopang ekonomi media lokal, menciptakan model bisnis yang lebih adil dan berkelajutan. Sebaliknya, pers bisa menjadi jembatan pengetahuan untuk mengedukasi publik tentang nilai-nilai gotong royong dan ekonomi rakyat. Selamat ulang tahun yang ke-79 untuk Serikat Perusahaan Pers teruslah menjadi pelita bagi publik, menjaga integritas profesi dan berjalan seiring dengan gerakan kooperasi dalam membangun kedaulatan ekonomi dan informasi bangsa. Terima kasih," lanjut Ferry.

Baca Juga:

• Tudingan 'Premanisme Kebijakan Rollback' ke BGN Dinilai Terburu-buru dan Tak Sesuai Hukum

Rapat kerja yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat SPS, utusan SPS provinsi dari seluruh Indonesia, serta sejumlah undangan, menghasilkan arah kebijakan baru untuk memperkuat ekosistem industri pers nasional di tengah disrupsi digital dan perubahan model bisnis media.

Dalam Surat Keputusan No. 01/K.LXXVIX-SPS/X/2025, melalui pimpinan sidang Suhendro Boroma, SPS menegaskan dua agenda strategis utama hasil RAKERNAS, yaitu:

Rekomendasi Utama: Keadilan Ekonomi Media

Hasil Rakernas SPS 2025 menetapkan dua pilar utama dalam rekomendasinya: eksternal dan internal. Secara eksternal, SPS fokus pada penguatan ekosistem ekonomi industri media:

Baca Juga:

• Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Akui Citra Israel Makin Buruk di Seluruh Dunia

Dukungan Dana Jurnalisme Indonesia
SPS menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Dana Jurnalisme Indonesia sebagai instrumen pendanaan publik. Dana ini ditegaskan sebagai investasi strategis bangsa untuk menjamin hak masyarakat atas informasi yang benar dan bermartabat. SPS akan berperan aktif dalam merumuskan mekanisme dan tata kelola dana yang berkeadilan dan transparan.

Reformasi Kebijakan Fiskal
SPS mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berpihak dan setara antara media pers dan platform digital. Rekomendasi mendesak tersebut meliputi:

- Penghapusan PPN terhadap pembelian kertas dan penjualan produk media cetak, sebagai langkah penyelamatan industri.
- Penerbitan Hak Cipta bagi produk jurnalisme.
- Penataan ulang belanja iklan pemerintah/negara agar didistribusikan secara transparan, akuntabel, dan proporsional kepada media pers, bukan hanya platform global.

Rekomendasi Internal: Penguatan Literasi Media

Baca Juga:

• Validasi Data, DLH Medan Siapkan Kebijakan Penanganan Sampah Kecamatan

Secara internal, Rakernas SPS 2025 memprioritaskan upaya penguatan literasi media dan pembaca muda.

"SPS Goes to School"
Program literasi media ini ditetapkan sebagai agenda strategis bagi seluruh SPS Provinsi di Indonesia, guna mendukung kampanye berkelanjutan tentang pembaca muda.

Program "Muda Melek Media"
SPS akan mendorong kerja sama dengan lembaga pendidikan, kampus, organisasi pemuda, dan komunitas literasi untuk mengembangkan program ini.

Media anggota SPS juga diajak untuk aktif memproduksi konten edukatif dan positif bagi kalangan muda, untuk menumbuhkan kecintaan pada jurnalisme berkualitas, serta memperkuat kesadaran literasi publik melawan disinformasi.

Baca Juga:

• Ketua Serikat Wanita Muslimah Nusantara : Hasyim, SE Sosok Pemimpin Inklusif, Jangan Dilemahkan Dengan Isu SARA

Rekomendasi ini merupakan rumusan komitmen bersama untuk memperkuat kedaulatan informasi dan keadilan ekonomi media, yang akan menjadi pedoman program kerja organisasi dan rekomendasi kebijakan publik nasional.

Selesai.

Baca Juga:

• Kasat Narkoba Polres Simalungun Perkuat Koordinasi Lintas Instansi dalam Konsolidasi Kebijakan Anti-Narkoba

Tentang Serikat Perusahaan Pers (SPS)

Pada 8 Juni 1946, tokoh-tokoh, pendiri perusahaan-perusahaan Pers Nasional berkumpul di Yogyakarta untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Organisasi ini menjadi alat perjuangan dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia melalui pers. Salah satu momentum terpenting SPS terjadi tahun 2011, saat Kongres di Bali. Di mana organisasi ini bertransformasi seiring perkembangan bisnis anggota-anggotanya. Menjadi bukan sekedar organisasi penerbit media cetak dan mengubah brand Serikat Penerbit Suratkabar menjadi Serikat Perusahaan Pers.

Saat ini SPS memiliki 30 cabang provinsi yang di seluruh Indonesia dengan 604 anggota perusahaan pers. Mayoritas berasal dari media cetak arus utama yang sudah mengembangkan bisnis persnya ke berbagai platform.

Baca Juga:

• Data Statistik Memiliki Peran Vital Dalam Proses Perumusan Kebijakan

Narahubung
Lila Intana
Executive Director, SPS Pusat
Hp. 0852 1896 4681

Penyelenggara
SERIKAT PERUSAHAAN PERS (SPS)
Gedung Dewan Pers Lantai 6, Jalan Kebon Sirih 32 – 34 Jakarta 10110
Telp. 021 – 3459671 dan 3811228
E: spspusat.org@gmail.com
www.spsindonesia.org
IG @sps.indonesia

Tudingan 'Premanisme Kebijakan Rollback' ke BGN Dinilai Terburu-buru dan Tak Sesuai Hukum

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Akui Citra Israel Makin Buruk di Seluruh Dunia

Validasi Data, DLH Medan Siapkan Kebijakan Penanganan Sampah Kecamatan

Ketua Serikat Wanita Muslimah Nusantara : Hasyim, SE Sosok Pemimpin Inklusif, Jangan Dilemahkan Dengan Isu SARA

Kasat Narkoba Polres Simalungun Perkuat Koordinasi Lintas Instansi dalam Konsolidasi Kebijakan Anti-Narkoba

Data Statistik Memiliki Peran Vital Dalam Proses Perumusan Kebijakan