Opini

Formulasi Penanggulangan Premanisme Sebagai Upaya Untuk Mengatansi Premanisme

Administrator
Mtc/Ist
Formulasi Penanggulangan Premanisme Sebagai Upaya Untuk Mengatansi Premanisme


Oleh: Dr. Alpi Sahari, SH. M.Hum


Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan premanisme di satuan kewilayahan telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi dengan melibatkan jaringan yang terorganisir dalam melakukan modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.



Aksi-aksi premanisme yang terjadi tentunya menimbulkan keresahan, ketidaktentraman bagi pelaku bisnis maupun masyarakat sehingga berimplikasi terhadap pembangunan daerah. Adapun aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh premanisme pada umumnya melakukan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan jalanan (street crime). Pada saat ini praktik premanisme telah berkembang dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dan penguasaan jalur-jalur produksi pada sektor barang dan jasa dari hilir ke hulu.



Tingginya potensi kerawanan dan dampak kriminalitas premanisme ini tentunya mengharuskan institusi Polri untuk melakukan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian Hal ini harus dilandasi dengan strategi dan analisis yang mendalam untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang timbul pada pengaruh tindakan premanisme. Pembersihan dan pemberantasan premanisme yang dilakukan oleh jajaran Polri menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan kurang efektif dan belum mampu untuk mengurangi premanisme yang terjadi secara signifikan, hal ini salah satunya disebabkan oleh belum.


Berkelanjutannya pembinaan yang dilakukan, karena minimnya perhatian dari para stake holders terutama pemerintah daerah. Dapat dicontohkan dalam hal adanya laporan masyarakat yang resah akibat perilaku kalangan preman maka hanya Polri sendiri yang proaktif untuk melakukan penanggulangan dengan melakukan himbauan-himbauan kepada lurah maupun kepala lingkungan agar dapat mencegah terjadinya aksi premanisme.


BACA JUGA:Ketua SEJATI : Desakan Penutupan TPL Buat Resah Buruh
Di samping itu belum adanya upaya pemerintah daerah untuk membentuk karakter building terhadap potensi pelaku premanisme yang mengabaikan norma hukum maupun tata nilai budaya hukum masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh Polri dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas untuk menanggulangi premanisme sebagai problem-problem social tentunya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila Polri hanya berorientasi pada proses penegakan hukum (law enforcement) yang berisikan asas ultimum remediumdalam kerangka pertanggungjawaban pidana (liability on fault or negligence atau fault liability ) tanpa mengintensifkan proactive policing yang mengarah pada community orientied policing dan problem oriented policing sehingga pelaksanaan tugas dapat efektif dan efesien.


Community dan problem oriented policing diartikan bahwa adanya usaha kolaburasi antara polisi dan masyarakat melalui sinergitas polisional dimana kedua-duanya bersama-sama mengidentifikasi dan memecahkan terhadap terjadinya permasalahan-permasalah ditengah-tengah masyarakat dan faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ambang gangguan dapat diantisipasi, tidak menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata.


Penulis
: Mtc/rel
Editor
: Amrizal
Tag:blibliIndexmatatelinga.commatatelinga compenanggulanagan PremanSumutTerkiniTraveloka

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.