MATATELINGA, New York: Lebih dari 150 petisioner kembali berkumpul di Komite 4 Majelis Umum PBB, di New York, untuk mempresentasikan pandangan mereka mengenai sengketa Sahara Barat atau Sahara Maroko. Pertemuan dijadwalkan berlangsung dari hari Rabu (4/10) sampai (6/10).
Salah seorang petisioner dalam pertemuan itu adalah wartawan senior yang juga dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa. Dia menjadi petisioner ke-22 dalam daftar petisioner di sesi tahun ini.
BACAJUGA
https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/persiapan-pertandingan-persahabatan-apeksi-korwil-1-di-siantar-telah-mencapai-80-persen
Bagi Teguh yang kini memimpin Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), ini adalah kali ketiga dirinya hadir sebagai petisioner sengketa Sahara Maroko, setelah sebelumnya di tahun 2011 dan 2012.
Teguh mengatakan, dirinya lebih memilih menggunakan istilah “Sahara Maroko” dan bukan “Sahara Barat” karena menurutnya wilayah yang sedang diperbincangkan ini secara historis merupakan bagian dari Kerajaan Maroko sejak lama.
Maroko kehilangan kontrol atas wilayah Sahara pada 1912. Awalnya Maroko menandatangani perjanjian dengan Prancis yang menempatkan Maroko sebagai wilayah yang diproteksi Prancis pada Maret 1912. Namun setelah Perjanjian Fes itu ditandatangani, pada bulan November di tahun yang sama secara sepihak Prancis memberikan wilayah Sahara kepada Spanyol.
Prancis meninggalkan Maroko pada tahun 1956, dan sejak saat itu pejuang-pejuang Maroko di utara berkerja keras untuk merebut kembali wilayah mereka di Sahara yang masih dikuasai Spanyol. Di pertengahan era 1970an, akibat hantaman krisis yang begitu keras, Spanyol akhirnya memutuskan angkat kaki dari Sahara.
