Anies Tampik PP 58 Tahun 2017 Tentang Proyek Enam Ruas Jalan Tol: Bukan Urusan Saya, Tanya ke Pusat

MATATELINGA, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak tahu menahu perihal Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang membuat proyek enam ruas tol dalam kota masuk ke proyek strategis nasional dan diambil pemerintah pusat. Mengenai ini, Anies kembali melempar bola ke pemerintah pusat.

"Tanyanya ke sana (pemerintah pusat), karena saya enggak tahu," kata Anies di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/7).

Anies beralasan Perpres Nomor 58 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2017, padahal ia baru dilantik menjadi Gubernur DKI pada 16 Oktober 2017.

Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dengan adanya perubahan Perpres tersebut, ada 55 proyek baru yang masuk dalam proyek strategis nasional, termasuk proyek enam ruas tol dalam kota.

Anies kembali menjelaskan dirinya baru menyelesaikan kontestasi di Pilgub DKI pada bulan April 2017. Kemudian, pada bulan Juni Perpres tersebut terbit. Anies menyebut proyek enam ruas tol itu sudah tidak ditangani Pemprov DKI ketika dia resmi menjadi gubernur pada Oktober 2017.

"Jadi ketika saya mulai bertugas enam ruas jalan tol itu sudah tidak lagi berada di wilayah Pemprov," tuturnya.

Saat ditanya apakah keluarnya Perpres tersebut terkait dengan pergantian Gubernur DKI, Anies lagi-lagi mengaku tak mengetahuinya.

"Enggak tahu, saya enggak tahu kalau yang itu," ucap Anies.

Lihat juga: Anies Sebut Tol Dalam Kota yang Ditolak Kini Dipegang Pusat
Tak hanya itu, Anies juga mengaku tak tahu apakah pemerintah pusat sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI saat masih dijabat oleh Djarot Saiful Hidayat mengenai proyek tersebut.

Namun, Anies mengaku pihaknya akan coba menelusuri apakah ada surat menyurat yang dilakukan oleh Djarot saat menjadi Gubernur DKI 'peralihan' dengan pemerintah pusat terkait pengambilalihan proyek enam ruas jalan tol tersebut.

"Nanti saya cek apakah ada surat menyurat, good point," kata Anies.

Sebelum ini Anies juga menyebut bahwa proyek enam ruas tol ini ditangani pemerintah pusat, bukan Pemprov DKI lagi. Proyek ini, kata Anies, diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 tahun 2017.

Atas dasar itu, Anies enggan jika dirinya atau Pemprov DKI disebut sebagai pihak yang meneruskan proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota tersebut.

"Jadi jangan sampai dikira bahwa kami yang meneruskan. Ini adalah keputusan yang diambil pemerintah pusat," kata Anies di Tanah Abang, Jumat (13/7) siang.

Anies selaku Gubernur DKI sampai saat ini memang tidak menyatakan mendukung atau tetap menolak kelanjutan proyek enam ruas tol dalam kota tersebut.

Akan tetapi, saat kampanye Pilgub DKI 2017 lalu Anies dengan tegas menolak proyek tersebut.

Dari penelusuran, semasa kampanye Pilgub DKI 2017 lalu, Anies sempat menulis di akun twiter resminya soal komitmen untuk tidak meneruskan proyek enam ruas tol dalam kota yang ada sejak zaman mantan Gubernur Fauzi Bowo.

"Mempercepat pembangunan tol lingkar luar, dan tidak membangun 6 ruas tol dalam kota yang akan menambah macet di Jakarta #TransportasiB3ersama," kicau Anies pada 24 November 2016.

Berbeda dengan Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebaliknya justru mendukung proyek enam ruas jalan tol tersebut. Hal itu ditandai dengan kunjungannya ke lokasi proyek tersebut pada Rabu (11/7) lalu.

Sandi pun berharap pembangunan enam ruas tol dalam kota dapat mengurangi kemacetan di ibu kota.

"Sempat ditolak tapi sudah dibangun. Jadi kita rampungkan. Kita hentikan polemiknya dan pastikan tidak menambah kemacetan," kata Sandi di Balai Kota DKI.