Rabu, 29 April 2026 WIB

Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Garut jadi Tersangka Suap

- Senin, 26 Februari 2018 10:01 WIB
Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Garut jadi Tersangka Suap
Internet/Dtc
Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto saat menyampaikan rilis kasus suap Pilbup Garut.
MATATELINGA, Jawa Barat : Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka atas kasus suap Pilbup Garut 2018. Ketiganya terbukti melakukan tindak pidana penyuapan.

Ketiganya tersangka masing-masing Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat, Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri dan penyuap yakni Didin Wahyudin. Dua orang ditangkap lebih awal oleh Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri dan Polda Jabar pada Sabtu (24/2). Sedangkan Didin diamankan sehari berikutnya.


"Gelar perkara sudah dilakukan. Kemudian sudah kita tetapkan tersangka," ujar Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (26/2/2018).

Agung menuturkan pengungkapan kasus siap tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat sebulan lalu. Polisi lalu menemukan selembar bukti transaksi.


"Lalu kita kroscek ke bank. Hasilnya ternyata memang terkonfirmasi atas nama yang bersangkutan (Didin)," kata Agung.

Polisi terus mendalami temuan tersebut. Hingga akhirnya polisi menemukan bukti adanya penyuapan atau gratifikasi terhadap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut tersebut. 

"Ini sangat disayangkan. Padahal saya sudah deklarasi dengan KPU dan Bawaslu, komitmen tidak ada money politic. Tapi dalam praktiknya, masih ada. Dalam rangka supremasi hukum, maka kepolisian melaksanakan penegakkan hukum," ujar Agung.


Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri menangkap dua orang Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, kemarin siang. Keduanya diduga menerima suap atau gratifikasi dari salah satu paslon Pilbup Garut.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Abhan menilai operasi tangkap tangan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut memalukan penyelenggara Pemilu. Peristiwa tersebut mencederai proses demokrasi.

"Peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut," ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2018).
Bawaslu sendiri tengah menggalakkan gerakan tolak money politik dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu. 


Menurut Abhan anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya agar tidak mudah tergoda janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi.

"Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu," katanya.

Mtc/dtc
Editor
:
SHARE:
 
Tags
BawasluKPU Garutkorupsipanwaslu
 
Komentar
 
Berita Terbaru
Iklan pln
Pemko Siantar
 
Berita Populer
 
Opini