Matatelinga - Jakarta, “Semua institusi di Indonesia, termasuk kepolisian, apapun punya slot anggaran untuk pemilu. Kalau tidak dimanfaatkan ya gimana,” kata Yusfitriadi di Jakarta, Senin (10/2/2014) malam.
Koordinator Nasional Jaringan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, menilai simulasi pengamanan pemilu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Bawaslu seperti hanya formalitas lantaran setiap institusi memiliki slot anggaran untuk pemilu.
Yusfitriadi menjelaskan setiap institusi ini diberikan anggaran penyelenggaran pemilu dengan tujuan untuk turut menyukseskan pemilu.
“Hanya kegiatannya tidak tepat. Seharusnya semua kegiatan berbasis data. Diadakan survei terlebih dahulu di mana anggaran itu seharusnya digunakan,” jelasnya.
Menurutnya, dengan survei tersebut, baru akan diketahui dimana titik rawan konflik dari adanya penyelenggaraan pemilu sehingga akan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
“Kegiatan itu juga harus sinergi. Apakah kegiatan itu dibutuhkan Bawaslu KPU, dan masyarakat. Sehingga tidak akan ada komplain. Fakta yang berkembang tidak sesederhana hanya mempersepsikan tentang seluk beluk Pemilu. Mungkin mereka mengaku sudah rakor, namun Saya khawatir hanya formalitas, tidak ada substantif,” tutupnya.
(Okz/Adm)