Rakernis Humas Polda Sumut, Penguatan Komunikasi Publik Jadi Kunci Kepercayaan Masyarakat
MATATELINGA, Medan Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Humas Polda Sumatera Utara T.A. 2026 yang mengangkat tema Optima
Lifestyle
Matatelinga.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan ada politikus di Senayan yang ingin menjual nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Saat dikonfirmasi, JK meminta agar Sudirman Said melaporkan politikus tersebut ke pihak berwajib. Pasalnya, sang politikus sudah melakukan pelanggaran hukum dengan mencatut nama Jokowi-JK.
"Tolong dilaporin saja yang bicara itu (minta jatah)," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini marah lantaran namanya dicatut untuk dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Pasalnya, dirinya bersama Jokowi telah dirugikan dalam hal ini.
"Kalau itu yang dikatakan benar bahwa Presiden dan saya minta jatah, pasti saya marah," tegasnya.
Kendati demikian, JK juga sudah mengetahui siapa nama politikus tersebut. Namun, JK enggan membeberkan ke awak media nama tersebut. Menurut dia, Sudirman Said yang lebih berhak mengungkapkan nama itu. "Tanya saja ke Dirman (Sudirman Said)," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mulai membuka tabir mengenai adanya beberapa intrik di dalam mekanisme perpanjangan izin operasi yang saat ini tengah diupayakan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).
Sudirman menyebut ada pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk menjadi penghubung agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu agar memperoleh perpanjangan izin operasi setelah berakhirnya kontrak karya (KK) Freeport pada 2021.
Sebagai kompensasi, pihak yang “menjual” meminta sejumlah saham Freeport. Freeport saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dilansir laman okezone.com
Sudirman mengungkapkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan marah besar namnya dicatut. Namun, ia enggan membeberkan nama pihak yang dimaksud
(Fit)
MATATELINGA, Medan Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Humas Polda Sumatera Utara T.A. 2026 yang mengangkat tema Optima
Lifestyle
MATATELINGA, Belawan Maraknya dugaan praktik perjudian tembak ikan bermerek AB di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan kembali menjadi
Berita Sumut
MATATELINGA,Pematangsiantar Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn diwakili Wakil Wali Kota Herlina menghadiri Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur&
Lifestyle
MATATELINGA, JAKARTA Di tengah hirukpikuk kehidupan modern Jakarta yang kompetitif dan dipenuhi oleh berbagai tuntutan serta pelabelan sos
Nasional
MATATELINGA, Medan Suasana penuh kreativitas dan gemuruh tepuk tangan mewarnai acara Pentas Seni (Pensi) SMP dan SMA Yayasan Perguruan AlH
Lifestyle
MATATELINGA,Medan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dalam rangka pendataa
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan 207 jemaah haji asal Kota Medan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (K
Lifestyle
MATATELINGA, Medan Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang kedua perkara praperadilan Nomor 49/Pid.Pra/2026/PN Mdn yang diajukan o
Berita Sumut
MATATELINGA, Belawan Jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Belawan, menggelar pertemuan koordinasi intensif
Lifestyle
MATATELINGA, Asahan Jalan bebas hambatan atau jalan berbayar (Tool) pasti menyediakan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau yang sering
Berita Sumut
MATATELINGA, Asahan Empat orang tersangka salah satunya seorang mantan anggota Polri yang tersandung kasus narkotika dibekuk tim Anti narko
Berita Sumut
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut adanya indikas
Nasional