Prabowo Pangkas BUMN , 250–300 Perusahaan Tersisa

MATATELINGA, Medan :Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus melakukan restrukturisasi dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan perusahaan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang diikuti DPRD Kota Medan melalui rapat paripurna, Jumat (14/8/2026).

Sebelumnya, Prabowo menyebut jumlah BUMN yang saat itu lebih dari 1.000 perusahaan akan dipangkas hingga tersisa sekitar 250–300 perusahaan.

Baca Juga:

• Khidmat, Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPRD Medan

"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300. Ujungnya nanti 250," kata Prabowo.

Prabowo juga menyebut pemerintah akan menutup lebih dari 750 BUMN yang dinilai tidak efisien dan tidak memberikan keuntungan. Penataan tersebut dilakukan agar perusahaan negara lebih rasional, efisien, transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Menurutnya, terdapat BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan, tetapi tetap menanggung biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris.
Pengurangan jumlah perusahaan, kata Prabowo, diharapkan dapat menekan biaya overhead sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN.

Baca Juga:

• Khidmat, Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPRD Medan

Prabowo menegaskan BUMN harus dikelola secara profesional dan transparan karena perusahaan negara merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah berharap restrukturisasi tersebut dapat memperkuat kinerja BUMN, meningkatkan penerimaan negara dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Khidmat, Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPRD Medan

Insan Pers Bersuara! Forwakum Sumut Kecam Presiden Prabowo

Presiden Butuh Sosok Potensial dalam Tata Kelola Perdagangan Tanah Air, Reshuffle Mendag Jadi Langkah Strategis

Panglima TNI Hadiri Sidang Kabinet Paripurna Dipimpin Presiden RI

Gerindra Minta Hotman Tak Kaitkan Kasus Hukum Febrie Adriansyah dengan Presiden

Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 Sumut Serahkan Permohonan Perlindungan Hukum bagi AKP Fadlun Al Fitri