Habiskan Rp 2,6 Triliun Beli Alat Pengendalian Massa Sejak 2021-2025

MATATELINGA, Jakarta : Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyesalkan tindakan Polri ke anggaran alat untuk pengendalian massa yang sangat jumbo, justru menyakiti masyarakat.

Padahal, unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, dan prinsip-prinsip demokrasi.

" Aksi represi aparat keamanan terhadap para demonstran saat rakyat menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang keliru, mereka justru menghadapi tindak represif dari aparat keamanan. Ini terjadi karena Kepolisian Republik Indonesia masih mengedepankan pola pendekatan kekerasan untuk menghadapi aksi massa. Hal itu juga tampak dari pengalokasian anggaran bernilai jumbo untuk pengadaan alat pengendali massa," kata Gurnadi Ridwan, Peneliti SEKNAS FITRA dalam keterangan tertulis yang diterima MATATELINGA via WhatsApp, pada Jumat (29/8).

Baca Juga:

• Polsek Tanah Jawa Polres Simalungun Gelar Jumat Berkah

Berdasarkan catatan FITRA, sepanjang 2021 hingga 2025 anggaran Polri untuk pengendalian massa mencapai Rp 2,6 triliun. Dari total anggaran itu, digunakan untuk pembelian peluru karet, tongkat beton, amunisi huru hara, hingga drone pelontar gas air mata. Dan, alat pengendalian massa ini dikenal sebagai instrumen represif dalam menghadapi demonstrasi.

Bahkan, dampak dari anggaran besar itu tadi sejalan dengan meningkatnya kekerasan aparat ke para demonstran.

"Jika negara masih mengalokasikan anggaran untuk alat represif tanpa evaluasi

menyeluruh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan warga, tetapi

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Tegas Bantah Isu Rekayasa: "Klien Saya Bukan Dalam Skenario Apapun, Murni Pelanggaran Hukum Narkotika"

juga kualitas hukum dan demokrasi. Terbukti, penggunaan alat represif

berulang kali menimbulkan korban, bahkan dibeberapa kasus dapat menghilangkan nyawa." katanya.

Dia mengatakan, seharusnya negara mengutamakan belanja yang mendorong penguatan kapasitas aparat dalam pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif. Serta, pendekatan keamanan berbasis hak asasi manusia, karena jauh lebih sesuai dengan prinsip negara demokrasi ketimbang menambah anggaran untuk instrumen represif.

Dia menambahkan, pemerintah memang sempat menurunkan anggaran untuk pembelian gas air mata setelah insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 2022. Namun, anggaran untuk pembelian tongkat baton justru dinaikkan, mencapai Rp 1 triliun semasa 2021 hingga 2025.

Belum lagi, tambahnya, di luar belanja Polri untuk pembelian drone pelontar gas air mata yang diperkirakan mencapai Rp18,9miliar dan peluru karet atau pepper projectile Rp49,9 miliar pada tahun 2022.

"Anggaran negara harus mengayomi rakyat, bukan menakuti apa lagi membungkam suara rakyat. Demokrasi tidak bisa tumbuh dalam suasana ketakutan." sambung Gurnadi.

Untuk itu , FITRA menyampaikan tiga tuntutan, yakni evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggunaan alat represif dalam demonstrasi, reorientasi anggaran dari belanja represif menuju belanja pelayanan publik dan penguatan demokrasi.

Baca Juga:

• Gelar Rakernis Kehumasan, Bidhumas Polda Sumut Perkuat Peran Humas sebagai Ujung Tombak Citra Polri

Kemudian,menuntut negara dan aparat terkait (Polri) meminta maaf atas tindakan represif yang menimbulkan korban jiwa. Ds

Polsek Tanah Jawa Polres Simalungun Gelar Jumat Berkah

Kuasa Hukum Tegas Bantah Isu Rekayasa: "Klien Saya Bukan Dalam Skenario Apapun, Murni Pelanggaran Hukum Narkotika"

Gelar Rakernis Kehumasan, Bidhumas Polda Sumut Perkuat Peran Humas sebagai Ujung Tombak Citra Polri

Pencuri Brankas Toko Roti Ditembak Uang Kejahatan untuk Beli Narkoba di Mangkubumi

Mahasiswa HMI Deli Serdang Alami Pemukulan Saat Aksi di DPRD Sumut, Tuding Polri Represif dan Harus Direformasi

Pelaku Pembongkaran Rumah Ditembak, Hasil Kejahatan untuk Beli Sabu dan Berjudi