Habiskan Rp 2,6 Triliun Beli Alat Pengendalian Massa Sejak 2021-2025

Bahkan, dampak dari anggaran besar itu tadi sejalan dengan meningkatnya kekerasan aparat ke para demonstran.

"Jika negara masih mengalokasikan anggaran untuk alat represif tanpa evaluasi

menyeluruh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan warga, tetapi

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Tegas Bantah Isu Rekayasa: "Klien Saya Bukan Dalam Skenario Apapun, Murni Pelanggaran Hukum Narkotika"

juga kualitas hukum dan demokrasi. Terbukti, penggunaan alat represif

berulang kali menimbulkan korban, bahkan dibeberapa kasus dapat menghilangkan nyawa." katanya.

Dia mengatakan, seharusnya negara mengutamakan belanja yang mendorong penguatan kapasitas aparat dalam pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif. Serta, pendekatan keamanan berbasis hak asasi manusia, karena jauh lebih sesuai dengan prinsip negara demokrasi ketimbang menambah anggaran untuk instrumen represif.

Dia menambahkan, pemerintah memang sempat menurunkan anggaran untuk pembelian gas air mata setelah insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 2022. Namun, anggaran untuk pembelian tongkat baton justru dinaikkan, mencapai Rp 1 triliun semasa 2021 hingga 2025.

Polsek Tanah Jawa Polres Simalungun Gelar Jumat Berkah

Kuasa Hukum Tegas Bantah Isu Rekayasa: "Klien Saya Bukan Dalam Skenario Apapun, Murni Pelanggaran Hukum Narkotika"

Gelar Rakernis Kehumasan, Bidhumas Polda Sumut Perkuat Peran Humas sebagai Ujung Tombak Citra Polri

Pencuri Brankas Toko Roti Ditembak Uang Kejahatan untuk Beli Narkoba di Mangkubumi

Mahasiswa HMI Deli Serdang Alami Pemukulan Saat Aksi di DPRD Sumut, Tuding Polri Represif dan Harus Direformasi

Pelaku Pembongkaran Rumah Ditembak, Hasil Kejahatan untuk Beli Sabu dan Berjudi