Umar Mengutuk Keras Serangan Terhadap Pasukan UNIFIL

MATATELINGA, Jakarta:Pemerintah Indonesia meminta Dewan Keamanan memantau dan menindaklanjuti hasil penyelidikan secara tegas, serta menuntut pertanggungjawaban hukum para pelaku tanpa pemberian kekebalan dalam kasus serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tersebut.
Hal tersebut disampaikan Perwakilan Tetap RI untuk PBB Umar Hadi menuntut penyelidikan PBB yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas serangan Israel di Lebanon selatan yang menewaskan tiga prajurit Indonesia dalam misi UNIFIL akhir Maret 2026.
Berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Situasi di Timur Tengah, Selasa (1/4/2026), Umar mengutuk keras serangan terhadap pasukan UNIFIL pada 29 dan 30 Maret 2026. Indonesia turut mendesak semua pihak, termasuk Israel, menghentikan agresi serta mematuhi hukum internasional guna menjamin keselamatan personel dan perlindungan aset milik Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Umar menegaskan keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama, termasuk melalui langkah darurat guna memperkuat perlindungan personel di tengah meningkatnya eskalasi konflik di lapangan. Langkah tersebut mencakup peninjauan ulang protokol keamanan serta pengaktifan rencana evakuasi yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di wilayah konflik Lebanon selatan.
Dewan Keamanan diminta menegaskan kembali prinsip perlindungan pasukan penjaga perdamaian serta mengambil langkah konkret untuk memastikan keselamatan mereka dari serangan lanjutan. Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dunia serta mendesak Dewan Keamanan bertindak tegas, bersatu, dan jelas dalam merespons insiden tersebut.
Ia menyatakan Indonesia bersama Prancis meminta pertemuan Dewan Keamanan sebagai wujud komitmen jangka panjang terhadap operasi penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Umar menyampaikan duka mendalam sekaligus kemarahan atas serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI, serta mengapresiasi solidaritas dari anggota Dewan Keamanan dan komunitas internasional.
Ia memberikan penghormatan kepada Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar (33), Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan (25), dan Prajurit Kepala Fahrizal Rhomadhon (27) yang gugur dalam tugas. Fahrizal gugur di pos UNIFIL di Adchit Al Qusayr, sementara Zulmi dan Muhammad tewas dalam serangan terhadap konvoi logistik di Bani Hayyan.
Indonesia menilai serangan tersebut tidak dapat diterima dan menjadi kehilangan besar bagi Indonesia, PBB, serta komunitas internasional yang menjunjung tinggi perdamaian. Selain korban jiwa, lima personel lainnya mengalami luka, yakni Kapten Sultan Wirdean Maulana, Kopral Rico Pramudia, Kopral Arif Kurniawan, Kopral Bayu Prakoso, dan Kadet Prajurit Deni Rianto.
"Para penjaga perdamaian ini gugur dan terluka saat menjalankan mandat Dewan Keamanan," ujar Umar. Indonesia mendesak pemulangan jenazah dilakukan secara cepat, aman, dan bermartabat, serta meminta perawatan optimal bagi personel yang terluka agar segera pulih sepenuhnya.
Ia menolak anggapan bahwa korban berada di zona perang aktif, seraya menekankan pentingnya mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik tersebut. Menurut Umar, ketegangan di Lebanon selatan dipicu serangan berulang militer Israel yang melanggar kedaulatan serta integritas wilayah Lebanon, dikutip Antara.
Indonesia menilai peningkatan serangan terhadap UNIFIL dalam beberapa pekan terakhir merupakan pola sistematis untuk melemahkan mandat Resolusi 1701. Serangan tersebut menjadi ancaman serius bagi perdamaian global dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional, katanya.

Baca Juga:

• Gerakan Ansar Allah Yaman Serang Israel dengan Rudal

Antonio Guterres: Mendesak Agar Solusi Diplomatik dan Hukum Diutamakan

Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/Tapsel Berikan Latihan PBB Kepada Murid SDN 101302 Simataniari di Kelurahan Sangkunur Kec, Angkola Sangkunur

Satgas TNI Kontingen Garuda Raih Medali Kehormatan Dari PBB

Pengurus PBB DPD Jawa Barat Resmi Dilantik

Pertama Kalinya! SPPT PBB Diserahkan di Awal Tahun

Pemerintahan Trump Akan Keluar Dari Puluhan Organisasi Internasional, Termasuk Badan Kependudukan PBB