MATATELINGA, Washington: Ketika Mahkamah Agung AS pada akhirnya memutuskan klaim kekebalan presiden Donald Trump dari penuntutan, sepertiga dari mereka yang memutuskan masalah ini adalah hakim yang ia tunjuk untuk jabatan mereka seumur hidup.
Ketiganya, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh dan Neil Gorsuch, mengajukan pertanyaan dari berbagai sudut pandang ketika badan peradilan tertinggi negara itu mendengarkan argumen pada hari Kamis dalam sebuah kasus yang merupakan ujian penting terhadap kekuasaan kepresidenan.
Mereka merupakan separuh dari mayoritas konservatif di Mahkamah Agung dengan perbandingan 6 berbanding 3. "Kami sedang menyusun peraturan untuk selamanya," kata Hakim konservatif Neil Gorsuch dalam argumennya.
Sebuah pertanyaan kunci, kata Gorsuch, adalah "bagaimana memisahkan perilaku pribadi dari tindakan resmi yang mungkin atau mungkin tidak memiliki kekebalan tertentu."
Gorsuch juga mengatakan bahwa "ketakutan bahwa penerus mereka akan menuntut mereka secara pidana atas tindakan mereka saat menjabat" mungkin menjadi insentif bagi presiden "untuk mencoba memaafkan diri mereka sendiri."
“Maksud saya, kami belum pernah menjawab apakah seorang presiden bisa melakukan hal itu," kata Gorsuch.
Trump mengajukan banding setelah pengadilan yang lebih rendah menolak klaim kekebalan presidennya dalam kasus pidana yang diajukan terhadapnya oleh Penasihat Khusus Jack Smith atas empat dakwaan terkait upaya untuk membalikkan kekalahan Trump pada pemilu tahun 2020.
Trump adalah kandidat Partai Republik yang menantang Presiden Demokrat Joe Biden pada pemilu AS pada 5 November, yang merupakan pertandingan ulang pemilu empat tahun lalu.
Barrett menanyai D. John Sauer, pengacara yang mendukung Trump, tentang pendapatnya bahwa seorang presiden harus dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Kongres â€" sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah AS â€" agar dapat dituntut atas tindakan resmi yang diambil saat menjabat. kantor.
[br]
"Oke," kata Barrett pada Sauer. “Jadi ada banyak orang lain yang menjadi sasaran pemakzulan, termasuk sembilan orang yang duduk di bangku hakim, dan saya rasa tidak ada seorang pun yang pernah menyatakan bahwa pemakzulan harus menjadi pintu gerbang menuju penuntutan pidana bagi banyak petugas lainnya yang menjadi sasaran pemakzulan. dengan pemakzulan. Jadi mengapa presiden berbeda ketika klausul pemakzulan (Konstitusi) tidak menyatakan demikian?"
Sauer mengutip alasan seorang pejabat Departemen Kehakiman pada tahun 1970an.
Barrett menindaklanjuti pertanyaan hipotetis Hakim Liberal Elena Kagan tentang mengadili presiden yang memerintahkan kudeta.
"Anda mengatakan," Barrett bertanya pada Sauer, "bahwa dia tidak dapat dituntut atas hal tersebut, bahkan setelah dia dinyatakan bersalah (dalam) proses pemakzulan jika tidak ada undang-undang yang secara tegas merujuk pada presiden dan menjadikannya sebagai tindakan kriminal bagi presiden. ?"
Seorang presiden dapat dituntut berdasarkan skenario tersebut, kata Sauer, hanya jika hukum pidana secara khusus menyebutkan bahwa hal tersebut berlaku bagi seorang presiden.
Sauer mengutip Pasal II Konstitusi, yang menggambarkan kekuasaan presiden, sebagai "sumber" kekebalan dari penuntutan, meskipun hal itu tidak disebutkan secara spesifik dalam dokumen abad ke-18 yang mengatur bentuk pemerintahan Amerika.
"Lalu sumber imunitasnya tidak dicantumkan di UUD?" Kavanaugh bertanya pada Sauer.
Kavanaugh mencatat bahwa hak istimewa eksekutif â€" prinsip hukum yang memungkinkan catatan dan komunikasi presiden tertentu dilindungi dari anggota parlemen dan pengadilan â€" tidak secara eksplisit dalam Konstitusi meskipun Mahkamah Agung telah menemukan bahwa Pasal II mengizinkan hal tersebut.
[br]
"Dan prinsip yang sama, mungkin, akan berlaku pada kekebalan eksekutif yang tercakup dalam kekuasaan eksekutif seperti yang dipahami secara historis?" Kavanaugh bertanya.
"Itu benar sekali," jawab Sauer.
Kavanaugh bertanya kepada Michael Dreeben, pengacara yang mewakili penasihat khusus, "Apakah Anda setuju bahwa ada beberapa aspek kekuasaan presiden Pasal II yang bersifat eksklusif dan tidak dapat diatur oleh Kongres sehingga tidak dapat dikriminalisasi?"
"Tentu saja," kata Dreeben.
Mengenai tindakan resmi lainnya yang mungkin diambil oleh presiden yang tidak berada dalam kekuasaan eksklusif presiden yang tercantum dalam Konstitusi, Kavanaugh bertanya apakah "Kongres harus berbicara dengan jelas untuk mengkriminalisasi tindakan resmi presiden dengan referensi tertentu."
Dreeben mengatakan bahwa menurutnya preseden Mahkamah Agung mengenai masalah ini tidak "berbicara secara luas".
Penunjukan Barrett pada tahun 2020 setelah kematian Hakim liberal Ruth Bader Ginsburg mendorong mayoritas konservatif pengadilan menjadi 6-3, dari 5-4.
Gorsuch ditunjuk pada tahun 2017 untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian Hakim konservatif Antonin Scalia pada tahun 2016 setelah Senat yang dipimpin Partai Republik menolak untuk mempertimbangkan pencalonan Merrick Garland oleh Presiden Demokrat Barack Obama untuk jabatan tersebut. Kavanaugh diangkat pada tahun 2018 setelah Hakim konservatif Anthony Kennedy mengumumkan pengunduran dirinya.
