MATATELINGA, Patumbak : Salah satu area komplek perumahan rakyat atau rumah subsidi di daerah Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara saat ini digugat oleh oknum anggota DPRD Sumut berinisial DT.
Gugatan pembatalan sertipikat HGB maupun SHM dilayangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 Juni 2023 dengan register 86/G/2023/PTUN.Mdn. berdasarkan pantauan awak media, saat ini gugatan tengah bergulir diperiksa Majelis Hakim pada Pengadilan TUN Medan, melibatkan beberapa pihak, yakni Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, Tergugat II IntervensiI PT. Rapy Ray Putratama selaku deveploper area komplek perumahan rakyat tersebut, dan pihak lain seperti Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan atas tanah tersebut, dan beberapa konsumen yang telah membeli rumah tersebut pun turut menjadi pihakTergugat intervensi.
BACAJUGA
Menurut kuasa hukum PT. Rapy Ray Putratama, gugatan pembatalan Sertipikat HGB maupun SHM yang dilayangkan Penggugat dinilai terdapat banyak kejanggalan bahkan terkesan aneh, sebab Penggugat sendiri tidak mempunyailegal standing langsung terhadap tanah yang telah bersertipikat HGB maupun SHM tersebut.
[br]
Dalam Gugatannya Penggugat merasa merupakan orang yang paling berhak membeli area tanah tersebut, padahal sampai dengan saat ini Penggugat sendiri belum pernah melakukan transaksi jual-beli dengan pemilik tanah asal yakni ibu Kirem Br. Ginting.Jangankan membeli dengan tunai, memberikan Panjar atau down payment saja belum karena tidak ada satu pucuk kwitansi pun sebagai penanda jual beli antara Penggugat dengan Ibu Kirem Br. Ginting. Apalagi adanya akta jual beli atau perjanjian jual beli. Jadi berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat merupakan keputusan yang bersifat, final, individual dan kongkret. Berdasarkan teorinya Individual yang dimaksud itu adalah keputusan Tata usaha negara yang berdampak langsung kepada pihak atau badan hokum perdata yang menjadi subjek hukum. Kalaulah masih merasa orang yang paling berhak membeli namun belum ada perjanjian jual beli diantara para pihak, terus apa dampaknya secara individual bagi penggugat, inikan jadi pertanyaan besar. Terang kuasahukum PT. Rapy Ray Putratama. Seandainya pun jika ada perjanjian antara Penggugat dengan Kirem Br. Ginting maka secara hokum itu masih sebatas right in personam, namun dalam gugatan ini seharusnya penggugat mendalilkan hak kebendaan (right in rem) terhadap tanah tersebut. Maka berdasarkan Pasal 584 KUHPerdata harus ada peralihan hak untuk mendapatkan hak kebendaan dimaksud. Pertanyaannya apakah ada peralihan hak antara Penggugat dengan Kirem Br. Ginting? Selembar kwitansi untuk tanda pembayaran atau sejenisnya saja tidak ada, apalagi adanya peralihan hak. Tandas kuasa hukum PT. Rapy Ray Putratama dari Kantor Hukum Pahlawan Teguh Lubis & Partners.
Ditambahkannya lagi history tanah tersebut dibeli oleh klien kami PT. Rapy Ray Putratama dari seorang ibu yang bernama Kirem Br. Gintingtahun 2018 yang mempunyai alas hak atas tanah Surat Pemindahan Dan Penyerahan Hak Dengan GantiRugi, tanggal 1 Juni 1985 atas nama Kirem Br. Ginting, pembelian tanah seluas lebih kurang 15 Hektar tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan melampirkan Surat Pemindahan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 1 Juni 1985, Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Sigara-gara dengan Nomor : 592.1/2401/SGR/2018 tertanggal 26 Nopember 2018 yang menerangkan bahwa tanah tersebut benar milik Ibu Kirem Br. Ginting sejaktahun 1985, dan Surat Keterangan Silang Sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sigara-gara dengan Nomor : 592.2/2400/SGR/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada silang sengketa diatas tanah tersebut. Artinya pembelian tanah tersebut clear maka PT. Rapy Ray Putratam selaku pembeli dapat dikategorikan pembeli yang beriktikad baik. Dan selanjutnya PT. Rapy Ray Putratama mengurus sertipikat tanah tersebut di Kantor Pertanahan/BPN Deli Serdang terbitlah 2 (dua) sertipikat HGB atas tanah tersebut tahun 2019, kemudian terhadap sertipikat tanah tersebut dilakukan pemecahan menjadi 7 (tujuh)sertipikat HGB tahun 2020, sampai proses ini tidak ada bantahan atau bahkan gugatan yang dilayangkan pihak manapun, kemudian di Tahun 2022 dilakukanlah pemecahan total menjadi lebihkurang 936 sertipikat HGB, dan karena diatas tanah tersebut dibangun proyek perumahan rakyat atau perumahan subsidi sebagaimana program Presiden Jokowi, terhadap 936 sertipikat tersebut telah beralih beberap sudah menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama konsumen. Barulah kemudian ada gugatan dari Penggugat, sampai disini menjadi tanda Tanya besar lagi ada apa? Mengapa sdr DT baru mempermasalahkan setelah dilaksanakan pembangunan rumah bersubsidi dinaksud?? Berdasarkan kronologis dari awal pembelian oleh PT. Rapy ray Putratama, BPN Deli Serdang sudah beberapa kali menerbitkan sertipikat atas tanah tersebut, artinya setiap proses perubahan dan pemecahan itu pasti dilakukan pemeriksaan, kroscek dan sebagainya dan hasilnya tidak ada masalah tidak ada kekeliruan.
PT. Rapy Ray yg telah membeli areal tanah tersebut bermaksud baik dan dibeli dengan sah dari pemilik yang sah kemudian membangun perumahan subsidi untuk rakyat, perumahan subsidi ini merupakan program pemerintah, agar terwujudnya kemerataan ditengah masyarakat. PT. Rapy Ray Putratama hadir utk mendukung program pemerintah sehingga PT. Rapy Ray Putratama ambil bagian dengan membangun perumahan subsidi untuk rakyat dibahagian arealnya. program perumahan subsidi ini ditujukan untuk rakyat, agar rakyat mampu memiliki rumahnya sendiri dengan harga murah tetapi digugat oleh oknum anggota dewan perwakilan rakyat, apa oknum anggota dewan itu tidak senang kalau rakyatnya mampu beli rumah?pungkasnya.
Sebelum perkara ini bergulir di PTUN Medan, terhadap oknum anggota dewan ini juga telah dilaporkan oleh klien kami ke Polda Sumatera Utara dengan dugaan bahwa DT oknum anggota DPRD Sumut telah melakukan pemalsuan sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/449/IV/2023/SPKT/POLDA SUMUT tertanggal 11 April 2023. Dan saat ini terhadap pelaporan ini masih diproses oleh pihak polda dengan telah memeriksa beberapa saksi-saksi. Tambahnya.
Maka dari itu kami berharap Majelis hakim yang memeriksa perkara ini jeli dalam melihat kasus ini dan dapat bersikap netral. kami selaku kuasa hukum PT. Rapy Ray Putratama berkeyakinan keadilan dan integritas majelis hakim PTUN Medan pasti terjaga sehingga dapat memutus perkara dengan adil, lihatlah berapa banyak rakyat yang telah dengan senang hati mampu membeli rumah subsidi yang telah dibangun PT. Rapy Ray Putratama, yang sebelumnya hanya mampu mengontrak namun dengan adanya program rumah subsidi dari pemerintah, banyak rakyat yang akhirnya dapat membeli rumah yang telah dibangun PT. Rapy Ray Putratama, namun saat ini menjadi cemas karena adanya gugatan tersebut, semogamajelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat pula melihat dari sudut pandang ini. Sebut Kuasa Hukum PT. Rapy Ray Putratama dari Kantor PahlawanTeguhLubis& Partners.
