MATATELINGA, Jakarta: Setiap tahunnya pemerintah memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para aparatur negara. THR pun diberikan menjelang hari raya Idul Fitri, untuk kebutuhan para abdi negara menikmati hari raya.
Tahun ini, pemerintah menaikkan anggaran THR PNS menjadi Rp20 triliun, di mana pencairan dilakukan secara serentak pada 24 Mei 2019 lalu. Berikut sejumlah fakta terkait THR PNS seperti yang dirangkum wartawan:
1. Pemerintah Anggarkan Rp20 Triliun untuk THR Aparatur Negara Tahun Ini
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan Rp20 triliun untuk kebutuhan THR bagi aparatur negara, mencakup PNS, TNI, Porli, pensiunan, penerima tunjangan, pimpinan, dan pegawai non-PNS pada lembaga nonstruktural. Angka tersebut meningkat dari anggaran THR tahun lalu yang sebesar Rp17,88 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai melayani pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) THR pada 13 Mei 2019 dengan pencairan THR dilakukan serentak pada 24 Mei 2019.
Sri Mulyani menekankan, satuan kerja (satker) yang belum dapat mengajukan SPM THR sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, maka dapat mengajukan SPM THR sampai dengan sebelum hari raya Idul Fitri (tanggal 31 Mei 2019).
Bila Satker belum dapat menyelesaikan pengajuan tersebut, maka Satker dapat mengajukan SPM THR setelah hari raya. "Jadi tidak ada THR yang hangus," katanya.
2. Aturan Pemberian THR Aparatus Negara
Pemberian THR bagi aparatur negara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta dalam PP No.37 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural.
Untuk melaksanakan amanat kedua PP tersebut, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari APBN. Juga dalam PMK Nomor 59/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural yang Bersumber dari APBN.
3. Komponen Pemberian THR
Dalam beleid tersebut diatur, komponen THR terdiri atas gaji pokok dan beberapa tunjangan. Besaran THR yakni satu bulan gaji PNS pada saat dua bulan sebelum hari raya. Bagi PNS aktif komponen THR terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
Di mana, untuk PNS pensiun komponen THR meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Meski begitu ada penghasilan yang dikecualikan dalam komponen THR yaitu tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, dan tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
Selain itu juga tidak termasuk tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan intensif
4. THR untuk Tenaga Honorer
Pemerintah pusat menyerahkan kebijakan THR untuk tenaga honorer kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Pemerintah pusat tidak mengatur kebijakan THR untuk tenaga honorer.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa yang diatur berkaitan dengan THR hanya untuk aparatur sipil negara (ASN).
"Itu daerah masing-masing. Kita tidak mengatur sampai ke sana. Karena yang diatur adalah ASN," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo.
5. Tidak Semua CPNS Dapat THR
Selain pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah juga memutuskan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) penerimaan 2018. Namun tidak semua CPNS tersebut akan menerima THR. THR hanya diberikan kepada CPNS yang sudah menerima surat perintah melaksanakan tugas (SPMT).
"Sesuai dengan PP 36/ 2019, CPNS penerima THR adalah yang sudah menerima gaji pada April 2019. Jadi kalau mulai digaji bulan Mei, maka tidak dapat THR. Misalnya, CPNS di lingkungan BKN sudah dapat SPMT-nya sejak Maret, maka mereka dapat THR," ungkap Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan.
Dia mengatakan, ada juga CPNS yang sudah mendapatkan SPMT bulan April tapi belum menerima gaji karena masalah administrasi keuangan. Dia pun memastikan bahwa CPNS tersebut akan menerima THR.
"SPMT-nya per April, tapi karena sistem keuangan, gaji mereka ditunda bulan Mei. Itu tetap berhak menerima. Secara dejure menerima gaji, hanya de facto belum. Untuk CPNS yang mengalami hal ini akan terima gaji bulan April, Mei, plus THR," ungkapnya.
6. Pengaruh THR ke Pertumbuhan Konsumsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dengan pencairan THR sebesar Rp20 triliun tersebut maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi di kuartal II 2019. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diharapkan bisa terjaga mendekati level 5,1%, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan adanya THR maka mendorong pergerakan ekonomi masyarakat menjelang Lebaran lebih bergeliat. Sebab, setiap jelang Lebaran, tingkat konsumsi masyarakat meningkat pesat dari bulan biasanya.
Tentunya, selain didukung pencairan THR, namun juga tetap perlu dibantu oleh situasi politik yang kondusif, sehingga kepercayaan konsumen terjaga.
"Diharapkan konsumsi terjaga di atas 5% pada kuartal II 2019, bahkan bisa mendekati 5,1%," ujar dia.
