MATATELINGA, Toba- Ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembanguan) Kabupaten Humbang Hasundutan, Tolopan Manullang (70) menilai, bahwa persoalan Natumingka bisa sebenarnya diselesaikan dengan baik dan cepat.
Penyelesaian ini bisa cepat jika tokoh masyarakat dan pemerintah kabupaten Toba turun tangan duduk bersama mencari jalan keluar. Hal ini diucapkannya pada Rabu sore, (2/6/2021) di sebuah restoran di Balige.
Tolopan tertarik dengan diskusi awak media, saat mendengar kasus yang melanda Natumingka. Tolopan tertarik dengan berita tersebut karena mereka sudah mengalami hal yang sama dan bisa diselesaikan dengan cepat.
Menurutnya, perusahaan TPL sangat terbuka dan selalu bersedia menyelesaikan masalah jika duduk bersama. “Kita tak mencampuri hal yang terjadi di Natumingka. Tapi pengalaman kami sesuai dengan yang pernah terjadi di Humbang Hasundutan.
Baca Juga:Hasil Tinjauan Lapangan Tim Independent Tentang Natumingka
Jika pemkab dan tokoh masyarakatnya turun dan duduk bersama dengan TPL, maka keadaan akan terang dan akan selesai” terang Tolopan.
Persoalan Natumingka perlu keterbukaan jika Pemerintah Toba dan masyarakat Natumingka duduk bersama dengan TPL tanpa dicampuri pihak luar.
Persoalan Natumingka begitu sangat cepat meluas melalui berbagai media. Dugaan adanya pihak ketika yang menjadi provokasi terlihat dengan dominasi sebuah LSM di desa tersebut. Warga Natumingka saat ini selalu curiga satu dengan yang lain, bahkan orang luar Natumingka dilarang masuk.
[br]Tolopan juga sangat tidak senang jika persoalan tanah dikaitkan dengan penutupan TPL. “TPL sudah menyerap ribuan orang tenaga kerja orang Batak. Banyak pekerja dan banyak juga yang menjadi rekanan perusahaan. Jadi janganlah dikaitkan persoalan tanah dengan meminta TUTUP TPL” harap Tolopan.
Beberapa hari yang lalu pemerintah Kabupaten Toba sudah mengadakan rapat pembahasan masalah Natuingka dengan para pihak yang bersengketa. Namun, warga Natumingka tidak hadir saat rapat dan hanya dihadiri kepala desa Natumingka Kastro Simanjuntak dan Camat Borbor. Pembahasan tersebut dihadiri KPH-IV Balige yang menerangkan status lahan yang ada.
Persoalan ini belum menemukan titik terang penyelesaian masalah. Pihak TPL bersedia menyelesaikan masalah seseuai dengan aturan yang berlaku di NKRI. Namun apakah warga Natumingka punya keinginan yang sama.