Komisi Pemberantasan Korupsi Tetapkan Kabupaten Asahan Sebagai Kabupaten Percontohan Anti Korupsi
MATATELINGA, Asahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan anugerah serta menetapkan Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten percontohan
Berita Sumut
MATATELINGA. Medan - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta para kepala daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran. Percepatan realisasi anggaran, menurutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut, usai terhantam pandemi Covid-19.
Dari 1 Januari hingga 24 September 2021, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencapai 57,02% atau sekitar Rp7,82 triliun. Capaian ini meningkat 7,72% usai mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian 18 Agustus 2021 lalu.
Percepatan serapan anggaran juga diikuti Pemerintah Daerah lainnya seperti Kabupaten Langkat 56,48%, Serdangbedagai 55,76 dan Tapanuli Tengah 55,63%. Total serapan anggaran APBD Sumut per 24 September mencapai48,92%.
Baca Juga:Kunjungi Pulau Terpencil di Kecamatan Tello, Kapolda Sumut Pastikan Akselerasi Vaksinasi Sesuai Target
“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran tetapi tepat dan benar. Di sini ini kita berdiskusi dengan Kejatisu, Kapolda, BPK dan BPKP, jadi tidak ada lagi alasan takut,” kata Gubernur Edy Rahmayadi saat acara Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumut di Hotel Grand Aston City Hall, Medan, Senin (27/09/2021).
Rakor tersebut dibuka secara resmi Gubernur Edy Rahmayadi yang ditandai dengan pemukulan gong. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan narasumber Gubernur Sumut, Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z Panca Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut IBN Wiswantanu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Kwinhatmaka. Sementara yang menjadi peserta antara lain Kepala Daerah se-Sumut bersama unsur Forkopimda.
Pada saat diskusi, Edy Rahmayadi menjelaskan lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan faktor alam. Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).
“Kelola keuangan yang baik berarti tidak ada SILPA, selain karena faktor alam ya seperti bencana atau yang lainnya sehingga program itu tidak bisa dijalankan. Kalau karena SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itulah kita berkumpul di sini,” terang Edy Rahmayadi.
[br]
Dia juga mengingatkan selain APBD realisasi anggaran penanganan Covid-19 juga secepatnya dilakukan. Per 18 September 2021 Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 50,7% atau sekitar 87,2 miliar.
“Ini yang pengelola anggaran banyak takut dan ragu. Seperti kata Kapolda dan Kejatisu bila tidak ada kesengajaan dan kelalaian dalam menggunakan anggaran ini maka tidak ada yang perlu ditakutkan,” jelas Gubernur Sumut.
Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z Panca Putra Simanjuntak menegaskan telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggarannya. Dengan begitu diharapkan terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Polda Sumut dalam bertindak, menurut Panca Putra, tidak langsung melakukan penangkapan, ada tahapan seperti upaya awal, upaya preventif, memberi warning, evaluasi kemudian penegakan hukum.
[br]
“Sudah saya sampaikan kepada bawahan saya jangan menakuti-nakuti, dampingi. Kalau ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” tegas Panca.
Sementara itu, Kejati Sumut IBN Wiswantanu mengatakan upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap menekan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama dalam menekan penyebaran penyakit ini.
“Saat ini kita tidak ada lagi yang level 4, tetapi itu jangan membuat kita lengah karena untuk memulihkan ekonomi kita tetap harus mengendalikan penyebaran covid-19,” tambahnya.
Rakor ini dihadiri secara fisik Kepala Daerah se-Sumut bersama dengan unsur Forkopimda. Selain itu juga hadir secara virtual Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing kabupaten/kota dan juga lembaga pemerintah terkait lainnya. (Mtc/rel)
MATATELINGA, Asahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan anugerah serta menetapkan Kabupaten Asahan sebagai Kabupaten percontohan
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Polsek Medan Kota meringkus pasangan pria dan wanita setelah menguras ATM milik pedagang di Pusat Pasar Medan.Kedua wani
Berita Sumut
MATATELINGA Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumatera Utara (Sumut) khususnya di Samsat Kabanjahe kini semakin mudah. Pemerinta
Ekonomi
MATATELINGA, Medan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Robi Barus apresiasi langkah Polres Medan dalam menindak 250 kasus berbagai
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Sebuah video merekam aksi seorang wanita lanjut usia (lansia) mencuri satu tas di salah satu grosir kosmetik Pasar Petis
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Direktorat (Dit) Siber Polda Sumut tidak melakukan penahanan terhadap Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Hamdani Syahputra se
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn didampingi Sekda Junaedi Sitanggang SSTP MSi mengikuti Exit Meeting bersama Badan Pemeri
Ekonomi
MATATELINGA, Palas Mahasiswa yang mengatasnamakan, Pengurus Cabang Mahasiswa Islam Indonesia Padang Lawas, Selasa ( 05/052026) seruduk kan
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, meringkus seorang residivis kasus narkoba di kawasan Martubung, Kecamatan Meda
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Polrestabes Medan mengungkap sebanyak 250 kasus kejahatan jalanan, praktik perjudian, aksi premanisme, dan tindak pidana
Berita Sumut
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan melantik Wakajati, Asbin dan Aspidum di Aula Baharuddin Lopa Lantai 4 Kejati Kal
Nasional
MATATELINGA, Humbahas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara, enggan me
Berita Sumut