Matatelinga - Medan, Sumatera
Utara
layaknya potret kecil miniatur masyarakat Indonesia yang multikultur
dengan
dinamika berbeda. Keberagaman ini jika tidak dikelola dengan baik rentan
memicu konflik. Untuk menyatukan semua keberagaman itu butuh tim
penanganan secara komprehensif dan terintegrasi
yang melibatkan penegak hukum dan aparat keamanan termasuk Pemda.
Wagubsu HT Erry Nuradi ST,MSi menjelaskan potensi tersebut pada acara Pembukaan Rapat Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 2014 Tingkat
Provinsi Sumatera Utara, di Hotel JW Marriot, Medan, Selasa (22/4/2014).
Bagi Tim Terpadu tingkat Provinsi, terkait kondisi keamanan sesungguhnya Pemprovsu
sudah melakukan identifikasi berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Namun
ada beberapa kasus yang penyelesaiannya menjadi bagian kewenangan Pemerintah Pusat seperti
misalnya tanah ex HGU PTPN 2, perambahan tanah nasional
gunung leuser di Langkat dan Aceh, batas wilayah provinsi Sumut dan Riau serta masalah terkait pertambangan.
"Untuk itulah melalui rapat evaluasi ini kami meminta
perhatian dari Tim Terpadu Tingkat Pusat untuk mengambil langkah-langkah yang
lebih kongkrit, komprehensif dan win-win solution, agar berbagai permasalahan
tersebut tidak terkesan ada pembiaran,"harap Wagubsu.
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan
Gangguan Keamanan Dalam Negeri tahun2013
tingkat provinsi ini selain mengevaluasikan rencana aksi juga membahas sejumlah masukan baik bersifat nasional maupun
lokal. Terutama menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI yang
dijadwalkan pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang.
(Mt-01)