Hindari Tindakan Koruptif, Pemkab Labuhanbatu Akan Luncurkan e-APBD Tahun 2019
- Minggu, 14 Oktober 2018 19:44 WIB
Matatelinga
MATATELINGA, Labuhanbatu: Sebagai upaya untuk tertib administrasi dan menghindari kegiatan yang mengarah kepada koruptif di seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemkab Labuhanbatu akan luncurkan e-APBD Tahun 2019.
Hal ini di ekspose dalam rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan R-APBD Tahun 2019, yang dipimpin langsung oleh Plt Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe ST,MT, dan didampingi Sekdakab H. Ahmad Muflih serta seluruh jajaran OPD dan Camat, di ruang data dan karya kantor Bupati setempat, Kamis (11/10/2018).
Melalui laporannya, Kepala Badan Penelitian dan pengembangan, Hobol Z Rangkuti, menjelaskan, bahwa dalam evaluasi dan monitoring untuk pelaksanaan R-APBD, serangkaian dengan adanya komitmen maupun pernyataan antara Bupati dengan Kementrian Dalam Negeri, yang ditindak lanjuti dengan penetapan surat bupati Labuhanbatu tentang target inovasi e-goverment, pelayanan publik dan aplikasi lainnya.
Monitoring beberapa aplikasi ini, urai Hobol, nantinya akan disesuaikan melalui pokja masing-masing, jejaring inovasi, dan salah satunya dengan telah memonitoring serta uji coba di beberapa aplikasi, yaitu perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kemudian di uji coba realisasi e-planing dan e-budgeting.
"hasilnya belum berjalan efektif, namun kita ada beberapa reflikasi sesuai petunjuk dari kementrian Dalam Negeri, yakni bekerjasama dengan politeknik Negeri Medan, serta berkonsultasi bagaimana tentang pembentukan percepatan pelaksanaan e-APBD 2019 tersebut," sebut Hobol.
Setelah itu, tambah dia, dilanjutkan dengan mengadakan workshop kepada seluruh program- program di OPD. Hasilnya telah bisa berjalan, namun ada beberapa yang perlu disikapi tentang permasalahan penyusunan Sistem Satuan Harga (SSH) yang telah dikoordinasikan dengan tim Pokja.
"Akan tetapi, masih ada beberapa OPD yang belum melengkapi SSH, dan kita kembali membuat surat edaran kepada seluruh OPD untuk melakukan survey atas harga yang dibutuhkan, serta dilanjutkan dengan pelatihan kepada admin-admin dari Bapeda, Keuangan maupun Aset untuk mendukung realisasinya," bilang Hobol.
Untuk penyempurnaannya, Hobol menguraikan, sesuai informasi yang sudah didapatkan tentang keputusan Presiden Tahun 2018 Nomor 95, yang menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berbasis elektronik dan ini perlu kita sikapi bersama. Di dalam Kepres tersebut mengandung prinsip-prinsip, namun untuk produk daripada e-penyelenggaraan pemerintahan belum diperoleh.
"Jadi ini, merupakan suatu metode percepatan bagi kita dalam penyusunan e-APBD, dan sebaiknya dikuatkan dengan satu OPD satu inovasi, dimana nantinya dalam target e-goverment ini adalah salah satu indikator indeks yang akan kita capai. Tentu nantinya bapak Bupati dan seluruh OPD dapat membuat suatu komitmen untuk kita laksanakan secara bersama-sama," imbuh Hobol.
Melalui kesempatannya, Bupati Labuhanbatu H. Andi Suhaimi Dalimunthe ST, MT, terus mendorong seluruh OPD untuk dapat lebih bertanggungjawab dalam merealisasikan e-APBD Tahun 2019 dimaksud. Namun, dikarenakan ketidak-siapan sejumlah perangkat daerah, dikhawatirkan aplikasi ini akan dapat difungsikan di tahun 2020 mendatang.
"Rapat seperti ini sudah pernah kita lakukan untuk pelaksanaan e-APBD 2019, namun kenyataannya sampai sekarang ini tidak berjalan seperti yang diinginkan, harapan saya kedepan aplikasi ini harus dapat direalisasikan," pintanya.
Dalam rapat itu pula, Andi menegaskan kepada seluruh OPD dan Camat agar dapat menciptakan inovasi, serta peningkatan kinerja yang berbasis e-goverment, serta, dapat lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kedepan. "Camat juga harus punya inovasi karena langsung bersentuhan dengan desa dan masyarakat, kita akan menandatangani suatu pernyataan disini, mudah-mudahan ini akan memacu semangat para OPD untuk lebih peduli terhadap kinerja. Dan saya ingin, pertanggal 15 November 2018 R-APBD sudah selesai," pinta Bupati.
Sementara, Sekdakab Ahmad Muflih SH, MM, mengemukakan, e-APBD adalah rangkaian memasukkan seluruh komponen R-APBD mulai dari tahap perencanaan sampai SSH dan e-bugeting menjadi suatu bentuk aplikasi tentang APBD, dan ternyata ini belum terwujud.
Maka dari itu, tambah Muflih, mudah-mudahan di tahun 2020 mendatang, aplikasi ini dapat direalisasikan. Untuk itu diharapkan SSH harus tetap ada, walaupun belum terlampir kedalam aplikasi elektronik. Namun, secara manual di dalam buku standart barang harus telah tersedia yang menjadi syarat mutlak untuk menyusun HPS kedepan.
"Nantinya, kepala BPKAD secara manual tetap menyusun tim untuk melakukan survei harga barang yang akan di belanjakan di tahun 2019, Insya Allah tahun 2020 mendatang aplikasi ini sudah bisa kita terapkan," tutupnya.
Dalam rapat monitoring dan evaluasi tersebut diwarnai dengan penandatanganan komitmen bersama yang di tandatangai oleh Plt Bupati, jajaran OPD dan Camat se-Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini merupakan upaya H. Andi Suhaimi Dalimunthe ST, MT dalam peningkatan kinerja Pemkab kedepan untuk lebih bertanggungjawab.
