Demo di Kejati Sumut, Mahasiswa Bakar Foto Kadis PU Simalungun

MATATELINGA, Medan: Belasan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumatera Utara (HIMMAH) Sumut melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kamis (24/8/2017). Mereka menuntut Jaksa mengusut dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun. Massa menyebut pelaku korupsi di dinas PU di kabupaten tersebut adalah "mesin uang" di kabupaten tersebut.

Selain berorasi, massa aksi juga melakukan aksi bakar ban bekas dan juga membakar banner yang berisi foto Kadis PU Simalungun, Benny SH Saragih.

"Kami dari Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Alwashliyah Sumatera Utara telah melaporkan secara resmi kepada Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun, dengan Nomor : 213/HW-SU/B/Perm/XIII/VI/2017 tertanggal 15 Agustus 2017," ujar Razak Nasution selaku Wakil Ketua HIMMAH Sumut dalam orasinya.

Dalam orasinya, mahasiswa juga menuding bahwa dalam kasus dugaan korupsi tersebut ada dugaan keterlibatan Bupati Simalungun JR Saragih.

"Kami menduga kuat JR. Saragih selaku penguasa eksekutif di Kabupaten Simalungun ikut serta dalam kasus dugaan korupsi yang sistematis dan terencana ini, yakni dengan memerintahkan Kepala Dinas PU Binamarga Simalungun Beni S.H Saragih, ST. MT untuk mencari 'uang' sebanyak-banyaknya. Dan kami menduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan politik pribadi dengan memanfaatkan hampir seluruh Pekerjaan/Proyek di dinas terkait," ungkapnya.

Razak menjelaskan pada Tahun 2015, Pemerintah menargetkan untuk kontruksi lima Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mencakup beberapa daerah Kabupaten/Kota senilai Rp2,9 Triliun, namun, di Dinas PU Binamarga Simalungun yang dipimpin Beni S.H Saragih, terjadi penyimpangan.

Satu diantara temuan dugaan korupsi tersebut adalah Pengadaan SPAM di Silampuyang Nagori Silampuyang Kec. Siantar, SPAM di Desa Maligas Tongah dan Mekar Mulia Kec. Tanah Jawa, SPAM di Nagori Dolok Saribu dan Nagori Pematang Sinaman Kec. Dolok Pardamean, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.518.447.000," tukasnya.

"Kami mendorong Kejatisu untuk segera memberikan status hukum pada Beni Saragih, Kadis PU. Simalungun dan JR. Saragih, Bupati Simalungun, karena yang bersangkutan diduga adalah 2 aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi SPAM  T.A 2016 yang merugikan negara ± Rp 1,5 Milyar," pungkasnya.

Aksi mahasiswa ini diterima oleh Staf Humas Kejati Sumut, Yosgernold Tarigan

"Benar bahwa laporan Resmi PW HIMMAH telah masuk ke Pos Pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat Kejaksaan Tinggi Sumatera utara telah Kami cek tadi di persyuratan. Saya Mewakili pimpinan tertinggi Kejaksaan tinggi Sumatera Utara akan menyampaikan kasus ini menjadi prioritas dan secepatnya diproses," ucapnya. (Mtc/tim)