Selasa, 15 September 2026 WIB

Komisi B Pertanyakan Program Pendidikan Kota Medan.

Admin - Senin, 27 Januari 2014 18:59 WIB
Komisi B Pertanyakan Program Pendidikan Kota Medan.
Matatelinga - Medan,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mempertanyakan realisasi program peningkatan pendidikan di Kota Medan. Pasalnya, berbagai program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri belum terealisasi secara maksimal.

"Sudah sejauh mana program itu terlaksana. Sejauh ini kita melihat masih seperti itu-itu juga," sebut Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Dra Hj Srijati Pohan, menjawab kondisi pendidikan di Kota Medan.

Beberapa program tersebut, kata politisi Partai Demokrat ini, seperti persoalan pemerataan guru yang hingga kini belum jelas. Sebab, katanya, sampai saat ini masih ditemukan terjadinya penumpukkan guru di suatu sekolah. "Sudah sejauhmana program ini berjalan. Apakah ini hanya sebatas wacana saja?, ini yang kita tidak tahu," katanya Senin (27/1/2014) sesaat lalu. 

Jika ini yang terjadi, sebut Sirjati, maka kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah di Kota Medan tidak akan teratasi. "Sampai kapan ini harus dibiarkan," ujar Srijati mempertanyakan.

Selain itu, sebut Srijati, belum ditetapkannya seorang pimpinan (Kepala Dinas-red) definitif di Dinas Pendidikan. Sebab, katanya, hingga kini masih dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Pelaksana Tugas (Plt). "Seharusnya, Walikota Medan sudah bisa menetapkan seorang Kadis definitif. Apalagi, jabatan itu dipegang Sekda sebagai Plt sudah sekitar 6 bulan lamanya," sebut Srijati.

Kondisi ini, menurut Srijati, sangat miris terlebih menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN), karena dikhawatirkan akan mengganggu proses UN itu sendiri. "Belum lagi berbagai polemik yang terjadi di setiap sekolah seperti di SMPN 33 Medan. Sampai sekarang polemik kepemimpinan disana belum beres juga, padahal kita sudah berulang kali meminta Pemko untuk tegas," ungkapnya.

Kondisi lain, sambung Srijati, banyaknya guru honor di sekolah-sekolah negeri. Hal ini, katanya, menunjukkan kalau Medan masih kekurangan guru. "Seharusnya, para guru honor itu diangkat menjadi guru tetap atau PNS walaupun dilakukan secara bertahap," ucapnya.

Atas berbagai persoalan itu, Srijati, meminta Plt Walikota Medan harus segera menyikapinya, karena pendidikan merupakan salah satu program prioritas oleh Pemko Medan. Hal itu ditandai dengan besarnya anggaran yang dialokasi pada sektor tersebut. 

"Persoalan pendidikan ini merupakan masalah yang kompleks. Kalau ini tidak segera disikapi, kita khawatir peningkatan kualitas pendidikan itu hanya tinggal wacana saja, karena sekolah yang benar-benar berkualitas hanya itu-itu saja tanpa ada pemerataan," pungkasnya. 

(M.rizki/Adm)


SHARE:
 
Tags
LongsorpengungsiProgramsinabung
 
Komentar
 
Berita Terbaru
 
Berita Populer
 
Opini