Didampingi Disdukcapil, Ketua PKK Serahkan KIA Bagi Anak SLB di Siantar
MATATELINGA, Siantar Ketua PKK sekaligus Bunda PAUD, Ny Liswati didampingi Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), S
Berita Sumut
Matatelinga.com, Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diumumkan oleh KPU Daerah Tobasa pada Selasa (1/12/2015) di Balige disambut baik oleh warga Tobasa.
Calon kepala daerah tersebut sudah memulai hal yang baik membuat contoh bagi para pejabat lainnya agar bertanggung jawab terhadap asal-usul harta yang dimilikinya. Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi dambaan masyarakat akan pemimpinnya kelak bila terpilih nanti.
Namun masyarakat sebagian pesimis dengan jumlah harta calon bupati tersebut. Mereka menilai harta mereka tidak semuanya dilaporkan. “Tidak semua mereka laporkan harta kekayaanya, pasti disembunyikan” ungkap T. Hutahaean warga Laguboti ini.
Dari semua pasangan calon yang melaporkan harta kekayaannya, ada yang harus dipertanyakan tentang harta seorang calon wakil bupati. Sesuatu yang patut dipertanyakan tentang harta kekayaan calon wakil bupati nomor urut 3 (tiga) MonangTa, Chrisse Sagita Hutahaean.
Tanggal 3 Agustus Crisse Sagita Hutahaean melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebesar Rp. 350.000.000 yang terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp. 200.000.000 dan harta barang bergerak sebesar Rp. 150.000.000. Padahal sebelum hasil pemeriksaan KPK keluar tanggal 13 Oktober 2015, beliau memberikan sumbangan dana kampanye sebesar Rp. 600.000.000. Ini tertera di Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Tahap I (LPSDK I) tertanggal 27 Aug-16 Okt 2015. Darimanakah sumbangan dengan nilai sebesar itu sedangkan harta yang dimiliki beliau hanya Rp. 350.000.000 dan beliau mampu memberikan sumbangan dana kampanye lebih dari harta yang dimiliki beliau?
Pertanyaan demi pertanyaan muncul dari berbagai kalangan. Hal ini menjadi bahan pemikiran Lamria Panjaitan SH, divisi hukum KPU D Tobasa. KPU berpendapat bahwa kebenaran setiap laporan harta kekayaan mereka menjadi urusan pihak lain dan bukan domainnya KPU. KPU hanya melengkapi data sesuai dengan peraturan yang ada.
(Mtc/Pintor)
MATATELINGA, Siantar Ketua PKK sekaligus Bunda PAUD, Ny Liswati didampingi Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), S
Berita Sumut
Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Titiek Sugiharti menekankan pentingnya literasi digital bagi pelaku
Berita Sumut
MATATELINGA, MedanAnggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) II meminta Pemerintah Kota Medan memprioritaskan pembangunan infrastruktu
Berita Sumut
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menaruh harapan besar terhadap perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Menurutnya, indu
Berita Sumut
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi Kepala Disperindag dan ESDM Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap meninjau sejumlah pasa
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Rumah Sakit (RS) Adam Malik kembali menghadirkan inovasi terbaru dalam layanan kesehatan. Kali ini dalam bidang obstet
Lifestyle
MATATELINGA, Medan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) V meminta Pemerintah Kota Medan memprioritaskan aspirasi masyarakat hasil reses
Berita Sumut
Selamatkan Dana Pendidikan Rp. 29,68 Miliar, Kejari Poso Berikan Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana BOSP 2026 Kepada Ratusan Kepala Sekolah
Nasional
MATATELINGA, Medan Banjir, drainase rusak, jalan berlubang, hingga bantuan sosial yang belum merata menjadi keluhan utama masyarakat dalam
Berita Sumut
Pelabuhan Tanjung Priok adalah salahsatu titik tersibuk aktivitas maritim nasional. Di kawasan yang menjadi pintu laut utama Indonesia ini,
Nasional
MATATELINGA, Medan Ketua dan anggota Komisi 4 DPRD Medan marah besar kepada perwakilan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (P
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Dalam upaya memperkuat pilar ekonomi keluarga dan mempercepat penurunan angka stunting, Pemko Medan melalui Dinas Pember
Lifestyle