Matatelinga.com, Bupati dan wali kota se-Sumatera Utara (Sumut) serta Seluruh Pimpinan
SKPD Pemprovsu melakukan penandatanganan zona integritas wilayah bebas
dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di
Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Senin(
10/5).
Penandatanganan pencanangan dan pembangunan zona
integritas di Provinsi Sumatera Utara ini, selain disaksikan Gubernur
Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, juga disaksikan oleh
Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Staff Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan
Hubungan Kelembagaan Kementerian PAN dan RB Hendro Witjaksono dan
anggota Ombudsman RI Petrus Beda Peduli. Hadir juga Wakil Gubernur Sumut
HT Erry Nuradi, Plh Sekdaprovsu Hj R Sabrina mewakili unsur Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah Provsu serta seluruh Asisten, Staff Ahli
Gubsu, Pimpinan SKPD Pemprovsu.
Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi
dalm kesempatan itu menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas yang
kedua di provinsi Sumut ini adalah sebagai langkah dan momentum untuk
meneguhkan kembali semangat dan komitmen seluruh jajaran instansi
pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang
bersih, anti korupsi.
"Jadi bukan hanya sebagai amanat dan sesuai
dengan rencana strategis penanggulangan korupsi tetapi pencanagan zona
integritas di Sumut ini menandai gerakan massif memerangi korupsi dalam
mewujudkan Good Governance dan Clean Governmant," ujarnya.
Untuk
mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi, lanjut Gubsu, pemerintah
telah menetapkan peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan peraturan Menpan dan Reformasi
Birokrasi RI nomor 20 tahun 2010 tentang tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014 yang menetapkan delapan area perubahan sebagai
tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Dengan adanya Grand
Design reformasi birokrasi maka pelaksanan reformasi birokrasi yang
akan dilaksanakan harus bersandar atau mengacu pada ketentuan-ketentuan
tersebut untuk menjaga kelangsungan reformasi," ujarnya.
Grand
Design tersebut diperlukan untuk pengendalian yang bermaksud menjaga
mengoreksi dan meluruskan kembali apabila terjadi penyimpangan dari
rencana strategis yang telah ditentukan.
Sejalan dengan upaya
reformasi birokrasi, lanjut Gubsu komitmen semua kompenen bangsa untuk
mewujudkan Good Goverment tidak bisa ditawar tawar lagi. salah satu
parameternya adalah upaya sunguh sungguh untuk memberantas korupsi.
Melalui
pencanangan Zona Integritas ini, Gubsu tak lupa menghimbau seluruh
Bupati dan walikota serta PNS di lingkungan pemprovsu agar meningkatkan
kesadaran hidup sederhana. Karena, lanjutnya, dengan pola hidup sederha
praktek tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi momok bisa
diminimalisir.
"Dengan kesederhanaan siapapun tidak lagi memiliki
hasrat berlebih untuk mendapatkan kekayaan dengan segala cara salah
satunya dengan korupsi," pintanya.
Harus diakui, kata Gubsu lagi,
era sekarang, menetapkan pola hidup sederhana memang tidak mudah. Tapi
jika dimulai dengan niat yang sunguh sungguh pasti bisa terwujud. "Kode
etik PNS sendiri sudah mengatur bahwa PNS harus mencontohkan hidup
sederhana sebagai teladan dalam kehidupan bermasyarakat," tutupnya.
Sementara
itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Zulkarnain memandang
pencanangan ini sebagai langkah berani para Bupati/walikota ditengah
masih maraknya korupsi atau keengganan sebagian orang untuk menjauhkan
diri dari praktek praktek korupsi.
KPK berharap, lanjutnya,
pemberantasan korupsi kedepan terus menjadi komitmen dengan memulai
langkah bersama semua jajaran di kabupaten/ kota mulai dari pimpinan
tertinggi sampai unit terkecil dan individu untuk menerapkan dan
menginplementasikan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan
wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Anggota Ombudsman RI,
Petrus Beda Peduli dalam arahannya mengatakan, menyambut baik kebijakan
pemerintah provinsi Sumut dan seluruh bupati dan wali kota se-Sumut
dalam pencanangan dan pembangunan zonma integritas di Provinsi Sumatera
Utara tersebut.
"Mari kita sepakat perlu ditindaklanjuti
dengan langkah-langkah perencanaan aksi kedepan untuk memberantas
korupsi dan menciptakan penyelengara tata kelola pemerintahan yang bebas
dari korupsi," tekannya. Dengan ditandatanganinya integritas ini,
Ombudsman tetap akan mengawal pelaksanaan tidak lanjut hari ini.
Dan
Ombudsman dalam mengawal deklarasi hari ini dengan dua tugas pokok
sesuai UU Nomor 38 tahun 2009 tentang Ombusman RI yakni pertama melalui
peyelesaian laporan pengaduan masyarakat dan yang kedua melalui
pencegahan.
Staff Ahli Bidang Komstra dan Hubungan
Kelembagaan Kemenpan dan RB, Hendro Wijaksono menyampaikan pelaksanaan
reformasi birokrasi di seluruh lembaga tentunya mempunyai kecepatan dan
gaya yang berbeda-beda dan juga kemampuan yang berbeda juga.
"Makanya
upaya pencanagan dari beberapa kabupaten/ kota merupakan sebuah
penguatan dan sebuah komitmen dari kita semua bersama -sama membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," katanya.
Tentu,
dalam melaksanakan itu semua banyak dijumpai kendala, kesulitan dan
hambatan. Akan tetapi, dia menyakinkan bahwa semua itu adalah sesuatu
baik untuk menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik.
(Mt)
