Ketua Komisi IV DPRD Madina Buka Suara soal Sengketa Informasi Desa, Salman Desak PMD dan Inspektorat Bergerak

Kasus ini mencuat setelah PTUN Medan melayangkan surat peringatan dalam rangka pengawasan pelaksanaan putusan sengketa informasi publik yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat tersebut berkaitan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 80/PTS/KIP-SU/II/2026 yang sebagian mengabulkan permohonan informasi publik diajukan Muhammad Amarullah.
Menanggapi hal itu, Salman menilai persoalan keterbukaan informasi publik tidak boleh dipandang sebagai konflik biasa. Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang sehat, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
"Pada prinsipnya kita berharap Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dapat melakukan pembinaan serta pengawasan sesuai kewenangan masing-masing," ujar Salman saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak perlu menghormati proses hukum dan putusan yang telah inkrah. Di sisi lain, pembinaan terhadap pemerintah desa juga dinilai penting agar pelayanan informasi publik berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Salman, keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dipenuhi badan publik, termasuk pemerintah desa. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara profesional tanpa menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, Salman juga menilai pengawasan dari instansi terkait diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan serupa di desa-desa lain di Kabupaten Mandailing Natal. Ia mengingatkan bahwa transparansi anggaran dan administrasi pemerintahan desa menjadi salah satu pondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Sebelumnya, PTUN Medan dalam surat peringatannya meminta Kepala Desa Malintang Jae segera melaksanakan putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan juga memberikan tenggat waktu selama 21 hari kerja untuk melaporkan pelaksanaan putusan secara tertulis.
Apabila putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela, PTUN Medan membuka kemungkinan penerbitan penetapan eksekusi disertai upaya paksa berupa sanksi administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Perkembangan perkara ini pun menjadi sorotan publik di Mandailing Natal. Selain menyangkut kepatuhan terhadap putusan hukum, kasus tersebut juga dinilai berkaitan erat dengan komitmen pemerintah desa dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa

Wakil Ketua PN Benarkan Ketua PN Sibuhuan Diperiksa PTN Medan

Fabem Dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut.

Ketua PN Sibuhuan di Panggil ke Pengadilan Tinggi Negeri Medan

PUD Pembangunan Tak Berdaya, Godfried Effendy Lubis Minta Inovasi

Ketua PKK Simalungun Dorong Kader UP2K Karang Anyar Ciptakan Produk Bernilai Ekonomi

Ketua JMSI Sumut Apresiasi Kinerja Kasat Reskrim Polrestabes Medan