Menagih Keadilan dan Integritas APH Dalam Penanganan Kasus Narkotika

MATATELINGA, Palas :Maraknya peredaran narkotika di wilayah Padang Lawas bukan lagi sekadar statistik kriminalitas, melainkan telah bermetamorfosis menjadi ancaman eksistensial terhadap masa depan generasi muda dan ketahanan moral masyarakat.
Lantas dapat membuat keresahan berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, pendidikan, aktivis dan masyarakat pada umumnya di Padang Lawas, ketika majelis hakim dinilai Pengadilan Negeri Sibuhuan memvonis bandar narkoba 5 tahun penjara ketimbang penjual dan pemakai di vonis 10 tahun penjara, ini tergolong rendah dari tuntutan jaksa 10 tahun.

Demikian disampaikan, Dr (c) Kalijunjung Hasibuan,SHI.,M.Sy.,CM, Sekretaris, Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara (DPC PERADI) Pergerakan Padang Lawas yang juga sebagai Wakil Rektor III Institut Agama Islam (IAI) kepada MATATELINGA, Sabtu (02/05-2026).
Menurut Kalijunjung, hari ini masyarakat Padang Lawas menagih keadilan dan integritas Aparat Penegak Hukum (APH) atas kasus Narkotik di wilayah hukum Padang Lawas, dalam menanggapi keresahan publik yang memuncak.
"Kita memandang bahwa fenomena ini telah mencapai titik didih yang menuntut adanya respons kolektif, tegas, dan berintegritas. Sehingga tidak membuat masyarakat resah dengan mengekspresikan tindak diluar nalar,"
Cerminan melalui ekspresi budaya dalam alunan suara "Siti Mawarni" hingga aksi vigilante masyarakat di Rokan Hilir adalah alarm keras bagi aparat penegak hukum.
Ketika masyarakat sudah diambang keresahan atas prilaku penegak hukum yang merasa tidak lagi mampu melindungi, mereka cenderung mengambil tindakan sendiri. Ini adalah tanda bahaya hilangnya kepercayaan publik (public trust) yang harus segera dipulihkan melalui penegakan hukum yang substantif, bukan sekedar prosedural, tegas Kalijunjung.
Pandangan konteks putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tentu dapat dihormati walaupun dinilai ringan terhadap pelaku peredaran narkoba. Namun perlu ada pertimbangan yang ditekan beberapa poin krusial termasuk, evaluasi keberpihakan keadilan hukum tidak boleh buta terhadap dampak sosial.
Putusan yang terlalu ringan bagi bandar narkoba berisiko melumpuhkan semangat pemberantasan narkoba dan menihilkan efek jera (deterrent effect).
Sejalan di dalam Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Apalagi baru-baru ini para tokoh merespon terkait ringannya putusan terhadap Bandar Narkoba, diantaranya; Rektor IAI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Pesantren se-Padang Lawas juga aktivis mahasiswa, dan pemuda sebagai refresentasi penjaga moral masyarakat Padang Lawas.
Merujuk kepada norma perbedaan hukuman antara bandar dan pengedar diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan gradasi berdasarkan jenis narkotika (Golongan I paling berat), jumlah barang, dan peran pelaku.
Keadilan bukan hanya tentang teks undang-undang, tetapi tentang rasa keadilan masyarakat (sense of justice), tegas Kalijunjung.
"Kedepan kita berharap mendesak Komisi Yudisial untuk memberikan atensi khusus terhadap putusan ini," harapannya.
Lebih jelas dalam pemeriksaan mendalam perlu dilakukan untuk memetakan apakah putusan tersebut merupakan hasil dari independensi hakim yang murni atau terdapat indikasi penyalahgunaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Transparansi dalam proses ini adalah kunci untuk menjaga martabat institusi peradilan.
Kedepan sangat dibutuhkan sinergi penanganan narkoba di Padang Lawas, harus ada pendekatan hulu ke hilir. Penegakan hukum yang tegas di pengadilan harus selaras dengan pembinaan moral dan spiritual di lembaga pendidikan serta penguatan peran tokoh agama dan adat serta pemuda.
Padang Lawas tidak boleh menjadi zona nyaman bagi peredaran narkoba. Seluruh elemen, mulai dari Pemerintah Daerah, aparat kepolisian, hingga tokoh masyarakat, untuk tidak kompromi terhadap musuh bersama ini. Kepastian hukum adalah hak masyarakat, dan8 integritas hakim adalah benteng terakhir pertahanan keadilan kita.

Baca Juga:

• Pimpinan Pondok Pesantren Kecam Vonis 5 Tahun Penjara Bandar Narkoba, Desak MA Copot Ketua PN Sibuhuan

Pimpinan Pondok Pesantren Kecam Vonis 5 Tahun Penjara Bandar Narkoba, Desak MA Copot Ketua PN Sibuhuan

Jadi Gudang Penyimpanan Vape Narkoba, Dua Kamar di Satu Apartement Digerebek

MA Didesak Copot dan Nonjobkan Ketua PN Sibuhuan

Tolak Tawaran RJ, Keluarga Korban Lakalantas di Madina Surati Kejari Minta Tersangka Ditahan

Ungkap Kasus Lundup Narkoba Dipimpin Kapolres Asahan

Pemdes Bandar Khalipah Perkuat Edukasi Pelajar melalui Penyuluhan Narkoba dan Bela Negara