Senin, 21 September 2026 WIB

Sengketa Lahan Marelan, Dari Laporan Warga hingga Status Hukum Lurah Terjun Lukmanul Hakim

Hendra - Senin, 16 Februari 2026 17:30 WIB
Sengketa Lahan Marelan, Dari Laporan Warga hingga Status Hukum Lurah Terjun Lukmanul Hakim

"Saya menerima laporan resmi dan melihat dokumen yang ditunjukkan. Sebagai lurah, saya berkewajiban menindaklanjuti secara administratif," ujarnya.

Tahap 2

Baca Juga:

– Kehadiran di Lokasi, Lurah Terjun disebut hadir di lokasi bersama pihak pelapor. Pada fase ini, muncul dugaan adanya tindakan perobohan pagar dan pembersihan lahan. Namun Lukmanul Hakim membantah terlibat dalam aktivitas fisik tersebut.

Saya tidak pernah melakukan atau memerintahkan perusakan. Kehadiran saya semata sebagai pendamping administratif," tegasnya.

Pada titik ini, secara hukum, penting membedakan antara kehadiran administratif dan keterlibatan aktif dalam perbuatan pidana.

📌 Tahap 3

– Munculnya Klaim Sengketa, Belakangan diketahui bahwa lahan tersebut disebut masih dalam proses sengketa perdata dan belum memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Dalam hukum agraria, status kepemilikan yang masih disengketakan memiliki konsekuensi bahwa klaim belum final secara yuridis.

Jika benar demikian, maka setiap tindakan fisik atas objek sengketa berpotensi memicu konflik hukum baru.

📌 Tahap 4

– Pelaporan ke Aparat Penegak Hukum Peristiwa di lokasi kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana perusakan dan/atau penyerobotan lahan. Nama Lukmanul Hakim ikut disebut dan ditetapkan dalam status hukum tertentu.

Dalam hukum pidana, dugaan perusakan (Pasal 170 atau 406 KUHP) mensyaratkan:

Adanya tindakan aktif, Unsur kesengajaan, Hubungan kausal dengan kerugian, Minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP.

Tanpa pembuktian unsur tersebut, konstruksi pidana terhadap pejabat administratif harus diuji secara ketat.

⚖️ Timeline Hukum dan Uji Unsur Tahapan

Ranah Hukum Parameter Uji Laporan warga

Administratif UU No. 30/2014 (kewenangan & diskresi)

Kehadiran lurah

Administratif

Tidak melampaui wewenang

Tindakan fisik di lahan Pidana

Unsur actus reus & mens rea

Status sengketa lahan Perdata

Putusan inkrah

Penetapan status hukum Pidana

Pasal 184 KUHAP & asas praduga tak bersalah

🔎 Titik Kritis Investigatif.

– Apakah terdapat bukti keterlibatan aktif Lukmanul Hakim dalam tindakan fisik?

– Apakah terdapat perintah langsung atau penyalahgunaan wewenang?

Apakah sengketa perdata yang belum inkrah dapat menjadi dasar pembenaran tindakan tertentu?

– Apakah mekanisme evaluasi administratif telah ditempuh sebelum konstruksi pidana diterapkan?

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kesalahan prosedural dapat masuk kategori maladministrasi. Sementara tindak pidana mensyaratkan pembuktian niat jahat atau kelalaian berat. Prinsip praduga tak bersalah dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 mewajibkan setiap status hukum diuji melalui proses pembuktian yang objektif.

Implikasi Lebih Luas

Kasus ini tidak hanya menyangkut individu Lukmanul Hakim, tetapi juga menjadi preseden penting dalam relasi antara kebijakan administratif dan risiko kriminalisasi. Jika kehadiran pejabat dalam pendampingan laporan warga dapat serta-merta dikonstruksikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian peran aktif, maka potensi defensive bureaucracy menjadi nyata—aparatur enggan bertindak karena khawatir risiko hukum.

Perkara sengketa lahan Marelan kini memasuki fase krusial. Publik menunggu pembuktian yang transparan dan profesional. Penegakan hukum harus tegas terhadap pelanggaran, namun juga presisi dalam memilah batas antara kewenangan administratif dan pertanggungjawaban pidana.

Supremasi hukum menuntut kejelasan unsur, bukan sekadar tekanan opini

Halaman:
1
2
Semua
Editor
: Putra
SHARE:
 
Tags
lurahmarelanMedanterjun
 
Berita Terkait
Rico Waas Dorong Percepatan Penyelesaian Revitalisasi Stadion Teladan

Rico Waas Dorong Percepatan Penyelesaian Revitalisasi Stadion Teladan

Jelang Ramadhan 1447 H, Rico Waas Punggahan bersama Warga dan Bantu Masjid Ikhwanul Muslimin Medan Amplas

Jelang Ramadhan 1447 H, Rico Waas Punggahan bersama Warga dan Bantu Masjid Ikhwanul Muslimin Medan Amplas

Rico Waas Ajak Kader HMI Tetap Kritis dan Hadirkan Solusi bagi Bangsa

Rico Waas Ajak Kader HMI Tetap Kritis dan Hadirkan Solusi bagi Bangsa

Rommy Van Boy Bela Mati-matian Warga dari 'Kezaliman' PT ADP

Rommy Van Boy Bela Mati-matian Warga dari 'Kezaliman' PT ADP

Tandatangani Kesepakatan Bersama, Pemko Medan Perkuat Kerjasama Dengan Kejaksaan Kawal Pembangunan Berintegritas

Tandatangani Kesepakatan Bersama, Pemko Medan Perkuat Kerjasama Dengan Kejaksaan Kawal Pembangunan Berintegritas

Rico Waas: Kepengurusan Baru PHRI Sumut Harus Perkuat Daya Saing Pariwisata

Rico Waas: Kepengurusan Baru PHRI Sumut Harus Perkuat Daya Saing Pariwisata

 
Komentar
 
Berita Terbaru
1 Cek Kesehatan Gratis Pemko medan
 
Berita Populer
 
Opini