LBH Parsaoran Masuk Lapas Kelas I Medan, Dorong Terpidana Miskin Ajukan PK Demi Keadilan Hukum

MATATELINGA, Medan :Prinsip persamaan di hadapan hukum kembali ditegaskan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran di LAPAS Kelas I Medan. yang menjadi pusat pembinaan sekaligus akses layanan hukum bagi warga binaan.Jumat, (30/01/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam agenda penyuluhan hukum resmi di lingkungan LAPAS Kelas I Medan sebagai bagian dari program edukasi hukum berkelanjutan, menjadi langkah nyata membuka akses keadilan bagi terpidana kurang mampu yang selama ini terkendala biaya dan minim pemahaman hukum.

Baca Juga:

• Dituding Tak Data Warga Miskin, Kepling 13 TSM III Tegaskan Sudah Maksimal Ajukan Bansos

Penyuluhan hukum ini menghadirkan narasumber dari LBH Parsaoran yakni Budi Tamba, SH, MH, Edoly Rumapea, SH, dan Eprianus Ndraha, SH.

Sementara dari Divisi Nonlitigasi LBH Parsaoran turut hadir Boy Pakpahan, SH bersama Boy R Sianturi, SH, MM

Baca Juga:

• Dituding Tak Data Warga Miskin, Kepling 13 TSM III Tegaskan Sudah Maksimal Ajukan Bansos

LBH tersebut menegaskan penyuluhan hukum berkomitmen pendampingan hukum gratis bagi warga binaan miskin.

LBH Parsaoran menyatakan kesiapan penuh memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi terpidana kurang mampu, khususnya dalam pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

Program ini bertujuan membuka peluang keadilan bagi terpidana yang mengalami kekeliruan putusan hukum.

Penyuluhan berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Medan, yang menjadi pusat pembinaan sekaligus akses layanan hukum bagi warga binaan.

Baca Juga:

• Insan Pradilan Berduka, Rumah Hakim Tindak Pidana Korupsi PN Medan Terbakar

LBH Parsaoran menilai masih banyak terpidana yang tidak mengetahui haknya mengajukan PK, terutama jika terdapat kekhilafan hakim, kekeliruan nyata dalam putusan, atau ditemukannya novum (bukti baru). Faktor ekonomi disebut sebagai penghambat utama terpidana miskin untuk memperoleh pendampingan hukum profesional.

Melalui penyuluhan langsung dan sinergi dengan Kementerian Hukum, LBH Parsaoran memberikan edukasi prosedur PK, syarat administrasi, serta mekanisme pendampingan hukum gratis.

Bantuan hukum ini diberikan tanpa pungutan biaya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap amanat Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum.

LBH Parsaoran berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran hukum warga binaan, memperluas akses keadilan, serta mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat, khususnya bagi masyarakat miskin yang selama ini terpinggirkan dalam proses peradilan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan

(Erni)

Dituding Tak Data Warga Miskin, Kepling 13 TSM III Tegaskan Sudah Maksimal Ajukan Bansos

Insan Pradilan Berduka, Rumah Hakim Tindak Pidana Korupsi PN Medan Terbakar

Pemprov Sumut Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan

Jumat Berkah, Kapolsek Tanah Jawa Bersama Jajaran Salurkan Sembako ke Warga Miskin Ekstrem di Bah Jambi II

LBH Medan Kecam Dugaan Penggusuran Paksa Masyarakat Oleh Oknum TNI Dengan Modus Kebakaran

Komisi III DPR Desak Sanksi untuk Kompol DK