Refleksi Penegakan Hukum di Sumatera Utara, Masih 'Sangat' Jauh Dari Harapan

MATATELINGA, TAHUN 2025 segera akan kita tinggalkan dan memasuki babak baru di Tahun Baru 2026. Berbicara tentang penegakan hukum sepanjang tahun 2025, pasti jawaban yang terucap sangat beragam. Pertanyaan tentang apakah pelayanan penegakan hukum di jajaran Kepolsian Republik Indonesia, khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sudah berjalan sesuai harapan?

Pelayanan hukum dan penegakan hukum terhadap masyarakat, harapannya adalah akan lebih baik, tapi kenyataan yang ada di lapangan masih sebatas pengakuan di atas kertas atau ungkapan lewat konfrensi pers, tapi kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang merasa dianaktirikan, merasa dikesampingkan dan merasa ditinggalkan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dengan menggunakan 'kaca mata' jurnalis, masih banyak masyarakat yang datang ke kantor Polisi minta perlindungan hukum hanya sebatas 'memberikan pelayanan' tapi tidak ada tindak lanjut dari laporan pengaduan atau jawaban dari kerinduan masyarakat mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum.

Istilah 'no viral, no justice' menjadi jalan pintas yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak. Upaya masyarakat merekam dan membuat video terkait keluhannya di media sosial menjadi salah satu 'trik' yang trend agar aparat kepolisian mau turun tangan menangai permasalahannya. Kenapa? Karena sudah viral dan menyebar sampai ke pimpinan paling atas.

Baca Juga:

• Pererat Kebersamaan di Natal 2025, Wali Kota Medan Hadiri Open House Kapolda Sumut

Karena, selama ini ketika masyarakat mempertanyakan terkait laporan pengaduannya ke sentra pelayanan terpadu, jawabannya selalu penuh retorika. Bahkan, 'mohon maaf' sampai ada juga penyidik atau petugas di sentra pelayanan menyampaikan terang-terangan 'bantu lah kami, biar cepat digelar perkaranya'.

Tak perlu ditutup-tutupi, untuk membuktikan apakah sentra pelayanan terpadu sudah benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya? Aparat kepolisian harus benar-benar dalam melakukan investigasi internal untuk membuktikan hal ini. Jangan sampai keberadaan investigator tercium programnya untuk membuka tabir yang sesungguhnya. Masyarakat sudah gerah dengan perilaku seperti ini, kalau tak ada yang kenal 'orang dalam' jangan harap laporan pengaduan atau perkara yang kita alami ditangani dengan benar.

Harapan baru bagi wajah penegakan hukum ke depan adalah dengan diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 nanti. Kinerja penyidik semoga lebih maksimal karena akan ada aturan-aturan baru yang mengikat agar penyidik benar-benar menyelesaikan tugas penyidikannya secara terukur dan tepat waktu.

Arah perubahan penegakam hukum dilingkungan Polri diharapkan memasuki babak baru yang sangat dinantikan masyarakat. Pola-pola lama yang dilakoni selama ini agar segera ditinggalkan, Polri harus benar-benar menjadi pelayan masyarakat terutama dalam memberikan rasa aman dan mendampingi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.

Semoga slogan yang dibuat Polri "Melayani, Melindungi dan Mengayomi" tidak hanya sebatas slogan di atas kertas. Tapi benar-benar diwujudkan di dunia nyata. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, slogan Polri diubah menjadi Presisi. Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan benar-benar dijalankan dimasa depan.

Memasuki tahun 2026, mewujudkan Polri yang ideal dan benar-benar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat harus menjadi prioritas bagi seluruh jajaran aparat kepolisian dari tingkat paling atas sampai ke jajaran paling bawah.

Baca Juga:

• Wakapolri : Pascabencana Tapteng, Polri Fokus Buka Akses dan Perkuat Logistik

Jangan lagi upaya penegakan hukum, khususnya di tubuh Polri baru benar-benar dijalankan setelah masyarakat membuat video viral atau karena ada laporan sampai ke Kapolri. Melayani dengan sepenuh hati akan memberikan pengakuan yang sesungguhnya dari masyarakat terhadap institusi Polri.

Penegakan hukum jangan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, penegakan hukum harus benar-benar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban termasuk kepada pelaku. Semoga di tahun 2026, slogan yang tertulis tidak hanya di atas kertas tapi dilaksanakan dengan benar dan nyata adanya.

Pererat Kebersamaan di Natal 2025, Wali Kota Medan Hadiri Open House Kapolda Sumut

Wakapolri : Pascabencana Tapteng, Polri Fokus Buka Akses dan Perkuat Logistik

Wakapolri Salurkan Bantuan Kemanusiaan dan Siapkan Sumur Bor bagi Warga Terdampak Banjir Bandang Tapteng

Wakapolri Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Terdampak Banjir Bandang Tapteng

Tokoh Agama Apresiasi Kapolda Sumut dan Peran Masyarakat

Penutupan Pendidikan Bintara Polri TA 2025 di SPN Hinai, Kapolda Sumut Tekankan Moralitas dan Profesionalisme Polisi