MATATELINGA, Himbahas :Junita Rebeka Marbun, Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara, membantah pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Lukman Pasaribu dan Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah Humbahas Hemat Sitanggang yang membeberkan jika ia pernah memanggil mantan Kabag Umum Sukur Marbun untuk menyodorkan pembelian mobil dinasnya jenis Fortuner.
Baca Juga:
" Saya tidak pernah sodorkan ke Sukur soal mobil dinas. Saya hanya ngomong sama Sukur disini (kantor dinas Wabup-red) seperti ngomong kayak di warung kopi, bukan secara adminitrasi," kata Junita, pengusaha sukses ini kepada media dalam klarifikasinya atas klarifikasi dari Pemkab atas surat terbukanya kepada DPRD Humbahas seputar penolakannya pengadaan mobil dinas yang ditampung di APBD TA 2026, Kamis (20/11) diruang kerja Dinas Wakil Bupati.
Malah, lanjut dia membeberkan, jika Sukur datang keruang kerja dinasnya hanya membicarakan kebutuhan rumah dinasnya, sepuatar tempat tidur, dan TV.
Dia mengatakan, bahwa dirinya menanyakan itu apa ada tidaknya dialokasikan anggaran untuk fasilitas rumah dinasnya tersebut. Ia merasa tak layak lagi dipakai tempat tidur yang membuat badanya merasa sakit. Selain TV, yang tidak ada dirumah dinasnya.
Dari pembicaraan kebutuhan itu tadi, sebutnya, malah dia memakai modal sendiri bukan dari APBD Humbahas tahun anggaran 2025, yang semestinya ditampung di APBD.
" Kami ngobrol itu biasa, sambil ketawa. Nah, saya menanya tuh, aku gak dapat apa-apa (fasilitas-red) tuh, jadi aku nanya nii barang-barang yang aku beli boleh di reimburs gak? Jawab ito Sukur, boleh, tapi sesuai dengan pagu anggaran ya. Trus saya beli tempat tidur dan TV. Tapi sampai detik ini dari bulan Maret tuh saya beli, belum dibayar, belum, ya sudah itu resiko saya," ungkapnya.
" Harusnya Sukur jujur yang dibicarakan itu soal apa. Malah, Sukur sendiri yang menawarkan mobil dinas. Ia dia, itu dia sampaikan, kalau misalnya kita ajukan mobil dinas, kira-kira ibu mau apa, saya jawab itu terserah, dan saya jawab lagi mau buat apa. Lalu, Sukur ngomong nii, Fortuner gimana, terus saya jawab, ya boleh. Jadi, narasinya seolah-olah saya yang minta, itu tidak benar," katanya.
Sambung dia lagi, sekaitan pernyataan Kabag Umum Hemat Sitanggang yang pernah mempertanyakan untuk pembelian mobil dinas kepada dirinya, ia pun juga membantah.
" kapan dia datang, siapa dijumpainya," katanya.
Malah, sebutnya, Hemat pernah dia panggil bukan persoalan mobil dinas, melainkan kebutuhan rumah dinasnya, berupa water.
" Tuh mereka semua ngaco ya, yang dibilang itu yang egak benar," ungkapnya.
Baca Juga:
Disisi lain juga, Wakil Bupati ini yang ikut dipilih masyarakat Humbahas menanggapi pernyataan yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Resva Panjaitan.
Menurutnya, Resva harusnya menyampaikan terkait pembelian mobil dinas kepada dirinya sebagai Wakil Bupati. Dimana, Resva dalam penjelasannya mengatakan, bahwa TAPD tidak wajib konfirmasi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait pembelian fasilitas mobil dinas.
" Itu omongan nya jangan gitu, emang dia atasan saya. Saya itu Wakil Bupati, saya itu dipilih oleh masyarakat, enak kali dia masukkan anggaran tanpa sepengetahuan saya, padahal untuk kebutuhan saya," kata Junita.
Sebelumnya, Wakil Bupati ini melakukan konferensi pers di depan gedung rapat DPRD Humbahas. Pada konferensi persnya, Junita kecewa dikarenakan telah melayangkan surat ke DPRD dalam penolakkannya pembelian mobill dinas di tahun anggaran 2026 yang sudah disahkan bersama antara Pemkab dan DPRD Humbahas.
Dalam surat itu, Junita menyebutkan, bahwasanya dalam klarifikasinya untuk pengadaan mobil dinasnya yang telah ditampung sama sekali tidak pernah diketahuinya.
Dengan alasan, tidak pernah dilibatkan didalam pembahasan anggaran perencanaan program maupun penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas jabatan selaku Wakil Bupati.
" Seluruh proses penyusunan anggran tersenut dilakukan oleh Bupati dan OPD terkait, tanpa koordinasi ataupun komunikasi kepada saya. Oleh karena itu, saya tidak memiliki informasi atau keterlibatan dalam rencana pengadaan dimaksud sejak awal," ungkapnya.
Lanjutnya, atas penolakan itu tadi, menurutnya bukan karena faktor pribadi tetapi didasari pertimbangan kepentingan masyarakat.
Anggaran yang ada, lanjut dia, jauh lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk pembangunan desa dari pada untuk penambahan fasilitas pejabat.
" Kondisi daerah kita masih sangat membutuhkan perhatian yang sangat serius dan secara khusus terutama di desa-desa tertinggal seprti Kecamatan Pakkat, Parliliitan dan Tarabintang, dan kecamatan lain nya yang memerlukan peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik," katanya.
Selain itu, tambahnya, ia juga menilai bahwa jika dilakukan penghematan anggaran yang dilakukan secara konsekuen diseluruh OPD, termasuk diantaranya pembatasan mobil Hiace oleh PKK, kendaraan patwal dan patroli, kegiatan seremonial serta perjalanan dinas, lebih baik di alokasikan ke anggaran pada pembangunan sarana dan kebutuhan masyarakat.
" Saya yang lebih miris, saya tidak memiliki ajudan sejak bulan September lalu, tidak ada tenaga keamanan, tidak ada fasilitas tambahan apapun dan sebagian besar kegiatan harus dilaksanakan tanpa dukungan protokoler secara formal atau saya melakukan sendiri saja," keluhnya.
Pun demikian, menurutnya apa yang dirasakannya mulai fasilitas ketika menjadi Wakil Bupati di Humbahas, justru tidak membuat dirinya untuk goyang.
Ia bahkan, lanjut dia, melihat kondisi dirinya sebagai Wakil Bupati yang terkesan "dikebiri" malah menjadi dorongan baginya agar anggaran lebih difokuskan kepada kebutuhan rakyat," katanya.
Dengan demikian, tambahnya, atas penolakan itu yang disampaikannya, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen sebagai Wakil Bupati untuk mengedepankan kepentingan masyarakat Humbang Hasundutan.
" Saya berharap klarifikasi ini dapat di terima dengan baik, tidak menimbulkan misinterpretasi di publik. Itu mngkin yang bisa saya sampaikan," sebutnya. Ds.
MATATELINGA, Medan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung percepatan konektivitas antara Pelabuhan Kuala Tanjung da
Ekonomi
MATATELINGA,Jakarta Kantor PT PLN (Persero) Pusat di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi sasaran aksi ratusan massa y
Nasional
MATATELINGA, Medan Suasana di Kantor PUD Pasar Medan memanas setelah sekelompok pedagang dari Pusat Pasar mendatangi kantor tersebut untuk
Berita Sumut
MATATELINGA, Deliserdang Polsek Pantai Labu Polresta Deli Serdang kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana peredaran narkotika jenis
Berita Sumut
MATATELINGA,Medan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus meningkatkan patroli malam sebagai langkah preventif menjaga situasi keamanan da
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap peredaran narkotika dalam bentuk vape atau biasa disebut pod getar.S
Berita Sumut
MATATELINGA, Medan Personel Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menggerebek sebuah rumah diduga menjadi lokasi transaksi narkotika jenis sabu
Berita Sumut
MATATELINGA Medan Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, menunjukkan kemajuan yang cukup si
Opini
Stand Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu pusat perhatian pengu
Berita Sumut
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso, Yos A. Tarigan, S.H., M.H., M.I.Kom., memilih cara yang berbeda untuk mengisi waktu luangnya pada Sab
Nasional
MATATELINGA,Pematangsiantar Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn memimpin penampilan Pesona Budaya Simalungun serta Ragam Etnis di Karnaval Bud
Lifestyle
MATATELINGA, Belawan Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan bergerak cepat merespon laporan masyarakat yang masuk melalui Call Center 110 terka
Berita Sumut