Polisi dan Jaksa Diminta Usut Dugaan Mahal dan Lamanya Urus PBG di Medan

Dugaan adanya staf dan konsultan peliharaan para petinggi dinas yang berani mematokkan harga pertitik pengurusan PBG agar bisa cepat selesai prosesnya. Dugaan pungli dan gratifikasi ini sebaiknya menjadi konsen aparat hukum agar ditindak agar program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dalam kepemilikan rumah benar benar terjadi.

Dampak dan kondisi ini menyebabkan maraknya bangunan liar dan tentunya juga berdampak pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Baca Juga:

• Robi Barus Minta Tidak Ada Keracunan MBG di Medan

Pemerintah Kota Medan pernah meresmikan layanan PBG 10 jam selesai, namun masalah lambatnya pengurusan masih tetap ada. Apakah hanya seremonial semata.

Dalam kunjungan Mendagri Bapak Tito Karnavian beberapa hari lalu terucap komplain masalah mahal dan lamanya pengurusan PBG atas laporan masayarakat.

Bahkan Tito Karnavian menyoroti beberapa hambatan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Sumut. Di antaranya adanya biaya konsultan yang dinilai mahal hingga proses yang sangat lambat.

Hal itu disampaikan Mendagri Tito di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (10/10/2025). Dia menegaskan tidak ada kewajiban menggunakan jasa konsultan dalam pengurusan PBG.

Baca Juga:

• Zulkarnaen S.K.M Desak Dinas SDABMBK: Segera Bangun Kolam Retensi Atasi Banjir di Medan Tembung!!!

Pernyataan terkait jasa konsultan ini disampaikan para pengembang di Sumatera Utara (Sumut) yang mengaku harus membayar biaya konsultan hingga Rp 13 juta per rumah, baik untuk rumah subsidi maupun nonsubsidi.

"Baru saya dengar di sini, ya nggak boleh, nggak ada, nggak perlu pakai konsultan, langsung aja di Mal Pelayanan Publik itu," kata Tito Karnavian kala itu.

Statemen Mendagri Tito Karnavian atas aduan pengusaha property ini menggoncang publik di Kota Medan. Dugaan amburadulnya implementasi program pemerintah pusat ke Kota Medan pun mencuat.

"Bayangkan saja, pemerintah sedang getol getolnya dalam program 3 juta rumah murah. Kok malah Pemko Medan ogah ogahan dalam percepatan pengurusan PBG. Malah hingga kini belum ada staff yang ditindak meski masalah dugaan pungli, gratifikasi dan bea mahal jasa konsultan meluncur dari mulut mantan Kapolri yang kini menjabat Mendagri," kata Pengrus Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3) Hermanto Tarigan, Sabtu (18/10/2025).

Baca Juga:

• Begal Kembali Marak di Medan dan Deli Serdang, Simak Begini Modus Pelaku Melancarkan Aksi Nekat

Hermanto meminta Jaksa dan Polisi turun tangan dalam mengusut dan menyelidiki skandal memalukan di lingkungan Dinas PKPCKTR Medan ini. Karena peran Inspektorat di Medan seolah berjalan menunggu suruhan Pimpinan nya saja.

"APH harus usut. Kalau menunggu Inspektorat, ya pesimislah kita," pungkasnya.

Pemko Medan Berdalih

Kepala Dinas Perkimcitaru kota Medan John E. Lase saat di konfirmasi wartawan Rabu (15/10/2025) berdalih tak mensyaratkan jasa konsultan dalam pembuatan gambar rumah MBR.

Baca Juga:

• Kawanan Begal Kembali Mengganas di Medan dan Deli Serdang

"Selamat siang bang. Benar yang disampaikan oleh Bapak Mendagri bahwa untuk PBG perumahan MBR tidak memerlukan konsultan, dimana gambar prototype bangunan sudah tersedia didalam aplikasi SIMBG," katanya.

Dia mengaku, pemohon dapat langsung memilih type bangunan yang sesuai, sehingga pemohon tidak membutuhkan konsultan untuk membuat gambar. Namun dia tetap keukeh dalam pengajuan PBG bangunan umum harus menggunakan konsultan untuk pembuatan gambar teknis bangunan sesuai PP 16 Tahun 2021.

"Tetapi untuk jenis bangunan lainnya tetap menggunakan jasa konsultan untuk pembuatan gambar teknis bangunan sesuai PP 16 Tahun 2021," ujarnya.

Terkait mahalnya biaya pengurusan PBG, John E. Lase menyalahkan pemohon dan calo. Alih alih mengkoreksi adanya dugaan bawahannya bermain, dia hanya menghimbau masyarakat tak berurusan dengan calo.

Baca Juga:

• Togel Merk "NG" Menjamur di Medan dan Deli Serdang, Omzet Ratusan Juta Rupiah Perhari

"Terkait akan mahalnya biaya SIMB maka kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo untuk mengurus PBG. Nanti kedepan kami akan segera menyediakan tenaga pendampingan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran permohonan PBG melalui Aplikasi SIMBG di Mall Pelayanan Publik Jln Iskandar Muda dan di Lobby Dinas PKPCKTR jalan AH. nasution," bebernya.

Ditanya atas tindakan jika ditemukan adanya oknum pegawai Perkimcitaru meminta pungli atau menerima gratifikasi dalam pengurusan PBG, John A Lase hanya meminta masyarakat melapor dan akan ditindak tanpa merinci langkah mitigasi mencegah hal itu.

"Dan apabila ada oknum Dinas PKPCKTR yg melakukan pungli, dapat dilaporkan kepada kami untuk ditindak. Dan yang lebih penting lagi Kami mohon dukungan masyarakat untuk dapat melakukan perubahan yg lebih baik lagi kedepan," pungkasnya.

Baca Juga:

• Robi Barus Soroti Pentingnya Pengelolaan Sampah Yang Berkelanjutan di Medan

LAPK: Kenaikan Tarif Listrik Idielnya Diawasi Penerapannya

Blanko Kosong, Pengurusan Paspor di Medan Terkendala

Ribuan Warga Medan Berdzikir & Berdoa Sambut 2017

Remaja Masjid Ini Kutip Sampah saat Tabligh Akbar

Siapa yang Pasang Spanduk Penolakan Kedatangan Imam Besar FPI....?

Kapoldasu Tinjau Gereja Gereja di Kota Medan