Fraksi Hanura - PKB DPRD Medan Setujui P-APBD Rp7 Triliun

MATATELINGA, Medan : Fraksi Hanura - PKB DPRD Medan menerima dan menyetujui Perubahan APBD Pemko Medan TA 2025 yakni belanja sebesar Rp 7 Triliun lebih melalui rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (29/9/2025). Persetujuan yang disampaikan sekretaris Fraksi asal politisi PKB Lailatul Badri dalam kritik dan saran kepada Pemko Medan terkait penggunaan anggaran agar terukur dan tepat sasaran.

Namun kata Lela sapaan akrab Lailatul Badri, selain kebijakan anggaran, ada permasalahan yang sangat krusial di tengah masyarakat Kota Medan yang patut disikapi serius oleh Walikota.

Persoalan itu kata Lela, terjadinya "Dekadensi Moral" yang dinilaisangat berbahaya bagi masa depan generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa dan negara pada masa yang akandatang.

Baca Juga:

• Fraksi PAN - Perindo DPRD Medan : Managemen RS Bchtiar Djafar Tak Becus

"Untuk itu kami minta kepada pemerintah Pemko Medan melakukan kebujakan dalam menyikapi dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan remaja," pintanya.

Pada kesempatan itu Lela mengingatkan Pemko Medan jamgan hanya fokus percepatan pembangunan fisik, ekonomi dan tatanan sosial. Tetapi mengingatkan pentingnya pembinaan sisi akhlak dan moralitas masyarakat,' ungkapnya.

Masih menurut pendapat akhir Fraksi Hanura-PKB, jika dikaitkan dengan amanah UUD 1945. Maka kata Lela, negara berkewajiban melakukan pembinaan moral dan akhlak dalam kaitan menciptakan

karakter bangsa dan manusia indonesia seutuhnya.

Sebagaimana diketahui, Dekadensi Moral adalahkondisi moral dimana telah terjadi penurunan moral yang bermakna bahwa individu maupun kelompok telah tidak mentaati aturan serta tata cara yang berlaku di masyrakat. Seperti dalam nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya bangsa dan Moralitas individu.

Adapun, Perubahan APBD Kota Medan TA 2025 yang disetujui Fraksi Hanura-PKB yang ditetapjan menjadi Perda yakni Pendapatan Daerah Rp Rp.6.965.453.486.147(enam trilyun, sembilan ratus enam puluh lima milyard,Empat ratus lima puluh tiga juta, empat ratus delapanPuluh enam ribu, seratus empat puluh tujuh rupiah).

Baca Juga:

• Cegah Peredaran Gelap Narkotika, Walikota Dukung Pembentukan BNN Kota Medan

Belanja daerah sebesar Rp 7.070.527.062.250. (tujuh trilyun, tujuh puluh milyard, lima ratus dua

Puluh tujuh juta, enam puluh dua ribu, dua ratus lima

Puluh rupiah). Pembiayaan penerimaan Rp.105.073.576.103.( seratus lima milyard, tujuh puluh tiga juta, lima ratusTujuh puluh enam ribu, seratus tiga rupiah ).

Penandatanganan Perda dilakukan oleh 4 pimpinan diawali dari Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra (Golkar) berlanjut ke Wakil Ketua Zulkarnaen (Gerindra) lalu Wakil Ketua Rajudin Sagala (PKS) dan kemudian Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen (PDI Perjuangan). Dan yang terakhir oleh Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, Zulkarnaen dan Hadi Suhendra yang juga dihadiri para anggota DPRD Medan. Adapun sidang paripurna difasiltasi Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar dan Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak.

Selain dihadiri Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, juga Wakil Walikota Zakyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wirya Alrahman dan para pimpinan OPD Pemko Medan.

Baca Juga:

• Demo KTMSU Di Kantor DPRD Sumut Tuntut Penyelesaian Mafia Tanah, Salah Satunya Eksekusi Tanah PB Al Washliyah

Fraksi PAN - Perindo DPRD Medan : Managemen RS Bchtiar Djafar Tak Becus

Cegah Peredaran Gelap Narkotika, Walikota Dukung Pembentukan BNN Kota Medan

Demo KTMSU Di Kantor DPRD Sumut Tuntut Penyelesaian Mafia Tanah, Salah Satunya Eksekusi Tanah PB Al Washliyah

Fraksi Nasdem DPRD Medan : Percepat Pembangunan Infrastruktur

Anggota DPRD Medan Johannes Hutagalung Ingatkan Wali Kota Rico Waas, Program Quick Wins Jangan Sekedar "Omon-omon"

Terima Kasih Pak Wali. Jalan Kami Bagus Sekarang..."