Komisi 1 DPRD Medan Minta Inspektorat Periksa Lurah Titi Papan dan Camat Medan Deli

MATATELINGA,Medan :: Ketua Komisi 1DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis S Kom minta inspektorat Pemko Medan periksa Lurah Titi Papan Irwan dan Camat Medan Deli Indra Utama terkait dugaan kecurangan pengangkatan Kepling 14. Pasalnya, Camat dan Lurah diduga membeking Kepling 14 yang sarat masalah dan ditolak masyarakat.

Apalagi Kepling 14 Pranoto, kendati sudah terbukti melakukan pungutan liar (pungli) namun tetap dipertahankan malah diterbitkan SK baru oleh Camat.

"Kepada inspektorat tolong periksa Camat dan Lurah. Sudah terbukti Pungli dan tidak ada verifikasi surat dukungan pencalonan Kepling bahkan ditolak masyarakat namun tetap diangkat jadi Kepling, ada apa ini," tegas Reza Pahlevi Lubis saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan Kepling 14 dan 13 Kelurahan Titi Papan di ruang Komisi 1DPRD Medan,, Senin (22/9/2025).

Baca Juga:

• DPRD Medan Dorong Pemko Segera Bayar Tali Asih Atlet Peraih Medali PON 2024

Disampaikan Reza asal politisi muda Partai Golkar ini, Inspektorat supaya mengakomodir tuntutan warga yang hampir 4 bulan tetap menolak Kepling 14.

"Kepada Inspektorat, Fasilitasi permintaan ataupun tuntutan masyarakat, telusuri ada indikasi dan permainan apa sehingga Lurah dan Camat membela Kepling yang bermasalah," tandas Reza.

Untuk itu sambung Reza , Inspektorat harus tegas dan ke depannya Lurah dan Camat harus bijak dan tidak membiarkan persoalan Kepling berlarut larut. "Kalau selama 3 bulan ini terus terjadi penolakan dan riak riak penolakan Kepling, lalau bagaimana menjalankan program Walikota dengan baik," cetus Reza.

Dipaparkan Reza, RDP kali ini merupakan RDP yang ke 3 khusus membahas Kepling 13 dan 14. Terkait Kepling 14 sudah terbukti pungli dan berkas persyaratan calon tidak pernah diverifikasi namun diloloskan menjadi Kepling.

"Ini yang jelas ditolak masyarakat dan penolakan melalui demonstrasi sudah berlangsung selama 3 bulan. Kiranya Inspektorat dan Tapem Pemko Medan segera merespon," terang Reza.

Pembuktian pungli yang dilakukan oknum Kepling 14 juga dikuatkan saat RDP, salah satu utusan masyarakat membeberkan bahwa oknum Kepling 14 meminta uang dari salah satu warga Rp 4.5 juta untuk urusan SKT tanah ukuran 9 × 11. Belum lagi urusan SKT tetangga Rp 2.5 juta.

Baca Juga:

• DPRD Medan Minta PUD Pasar Hentikan Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Lokasi Pasar Tradisional

Pada kesempatan itu, saat RDP Kepala Inspektorat Pemko Medan Erfin F menyampaikan pihaknya berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan dimaksud menjadi perhatian seriuss dan bahan evalusi oleh pihaknya.

"Kami pastikan bekerja secara utuh sesuai kriteria. Publik menunggu hasil kerja kami," paparnya.

Hadir saat RDP, Ispektorat, Kabag Tapem, bagian hukum, pihss Kecamatan, lurah Titi Papan dan puluhan warga Titi Papan.

Peraturan Daerah Kota Medan tentang Produk Halal dan Higienis

Medan Utara adalah Pintu Gerbang

DPRD Medan Ingatkan Jangan ada Jual Beli Jabatan

Ketua TP PKK Kota Medan Bersama Masyarakat Bersihkan Perumahan Nelayan Indah

Usaid Bantu Medan Sediakan Air Minum dan Sanitasi Layak bagi Masyarakat Kota Medan

Milad Muslimat Al- Washliyah ke 81 Berlangsung Hikmat