Fraksi PDIP DPRD Medan Minta Pemko Seriusi Masalah Tuntaskan Kemiskinan

MATATELINGA,Medan: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus SE minta Pemko Medan terkait tingginya presentase kemiskinan Kota Medan dibandingkan dengan kota-kota lain supaya menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Perda RPJMD Kota MedanTahun 2025-2029.

Hal itu disampaikan Robi Barus dalam pendapat fraksinya di rapat paripurna terhadap Ranperda Tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2025- 2029 di gedung DPRD Medan, Senin (4/8/2025).

Disampaikan Robi Barus, dari pengamatan Fraksi PDI P DPRD Medan dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026 ada beberapa hal yang belum tercapai yakni penurunan angka kemiskinan, penanganan

pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan ekonomi (gini ratio).

Baca Juga:

• Modesta Marpaung SKM : Segera Realisasi Pengadaan Air Bersih di Sidorejo

Maka itu, untuk di RPJMD 2025-2029 hal diatas supaya dapat menjadi pokok perhatian utama Walikota dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Dalam hal itu, Robi menyampaikan sejumlah saran agar RPJMD 2025-2029 harus menjadi arah dan pedoman Pemko Medan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dalam kurun

waktu 20 tahun ke depan.

Kemudian lanjut Robi, semua

program dan kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki

Baca Juga:

• Siswa SD Diculik, Hadi Suhendra : Sekolah Jangan Lalai !!!

Indikator dan target yang jelas serta terukur. Dimana Bappeda Kota Medan harus mampu membuat perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas.

Selanjutnya, Fraksi PDI P mendesak agar setiap usulan dan saran yang disampaikan masyarakat melalui Musrembang dipastikan menjadi skala prioritas dalam penyusunan RPJMD maupun RKPD

Kota Medan ke depan. Sehingga program pembangunan yang dilakukan benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang sangat mendesak dan bermamfaat langsung bagi masyarakat Kota Medan.

Ditambahkan Robi, guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi

Kota Medan yang merata dan berkelanjutan, maka sangat penting dimaksimalkan program pemberdayaan dan pengembangan pelaku Usaha Mikro Kecil Nenengah (UMKM).

Menurut Robi, program pengembangan UMKM harus dilakukan secara berkesinambungan, baik dalam permodalan, pelatihan dan pemasaran hasil produksi para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan.

Diakhir pendapatnya Robi mengatakan, dengan disetujuinya dan ditetapkan Perda RPJMD Kota

Baca Juga:

• Beras Quality Premium Tak Sesuai Standar, DPRD Medan Akani Panggil Pihak Terkait

Medan tahun 2025 -2029 maka diminta kepada Walikota/Wakil Walikota Medan dan seluruh jajaran Pemko Medan untuk tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Perda.

Sepeeti diletahui, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua, Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota DPRD Medan. Rapat difasilitasi Sekwan M Ali Sipahutar Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak. Hadir dalam rapat Walikota Medan Rico Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin dan para Pimpinan OPD Pemko Medan.

Syaiful Ramadhan Soroti Isu Kemiskinan

Pejabat Gubernur Agus Fatoni Tegaskan Komitmen Pemprov Sumut Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

Penanggulangan kemiskinan di Kota Medan di Lakukan Secara Holistik

Abdul Latif Berharap Problem Kemiskinan Dituntaskan Bersama

Fraksi PDI P DPRD Medan Pertanyakan Skema Pemko Atasi Kemiskinan Ekstrim di Medan

Strategi Bobby Nasution Tangani Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka