Penerangan Hukum Kejati Sumut di PT Pupuk Indonesia : Cegah Korupsi Pada Distribusi Pupuk Bersubsidi

MMATATELINGA, Medan : Jalur distribusi pupuk bersubsidi sangat rawan dengan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan jabatan dan merugikan keuangan negara seringkali terjadi di jalur distribusi ini. Dan ini adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering ditemui di instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Bentuk korupsi lainnya adalah gratifikasi dan suap menyuap.

Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Intelijen Yos A Tarigan, SH,MH mewakili Kajati Sumut Idianto, SH,MH saat menjadi narasumber pada kegiatan Penerangan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Sektor BUMN di PT Pupuk Indonesia Wilayah Sumbagut Jalan Gajah Mada Medan, Kamis (3/10/2024) dan diikuti para Manager dan Distributor pupuk di Sumatera Utara.

"Perbuatan korupsi di BUMN, seperti di Pupuk Indonesia berdasarkan perkara yang pernah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terjadi pada jalur distribusi, tidak tepat sasaran dan ada oknum nakal yang menaikkan harga eceran pupuk bersubsidi dari harga yang telah ditentukan," kata Yos A Tarigan.

Dikatakan perbuatan korupsi, lanjut mantan Kasi Penkum Kejati Sumut ini berarti ada aturan yang dilanggar, ada undang-undang yang ditabrak. Ketika aturan ditabrak, itu artinya ada penyalahgunaan jabatan dan upaya merugikan keuangan negara.

"Itu sebabnya, agar terhindar dari perbuatan melawan hukum, Pupuk Indonesia perlu melakukan pengawasan melekat secara berkesinambungan dari hulu sampai ke hilir," tegasnya.

Lebih lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini menyebutkan, fakta dan temuan di japangan ternyata pupuk bersubsidi itu disalurkan kepada orang atau petani yang tidak berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi. Pupuk bersubsidi tersebut justru disalurkan kepada petani yang memiliki lahan lebih dari 2 hektare. Selain itu, tersangka menggunakan nama kelompok tani lain yang digunakan dalam RDKK distribusi.

"Pelaku menggunakan nama-nama yang bukan anggota kelompok tani dengan tujuan untuk menambah luas tanam. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan seperti pengajuan sebagai distributor yang tidak sesuai dengan Permendag, RDKK dibuat dengan jumlah kebutuhan pupuk dan luas lahan yang dilebihkan, menyalurkan pupuk bersubsidi tidak sesuai enam asas, penyaluran pupuk bersubsidi tanpa melalui gudang dan melalui kios fiktif, melakukan penyaluran pupuk bersubsidi hanya untuk kepentingan petani besar, dan memanipulasi dokumen penyaluran," jeaslnya.

Menurut Yos A Tarigan, pupuk bersubsidi tersebut juga disalurkan kepada kerabat ketua kelompok tani yang ternyata bukan petani dan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura atau tanaman perkebunan.

Penerangan Hukum Kejati Sumut di Pupuk Indonesia juga menghadirkan narasumber Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W. Ginting,SH,MH, dan Jaksa Fungsional Lamria Sianturi, SH, M.Kn.

Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W Ginting, SH,MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerangan hukum yang dilaksanakan Kejati Sumut adalah bagian penting dari upaya pencegahan.

"Diharapkan, dengan adanya penerangan hukum ini akan membuka wawasan dan menambah pengetahuan. Pencegahan lebih baik daripada penindakan dan pengetahuan lewat penerangan hukum ini adalah upaya Kejaksaan dalam mengenalkan hukum agar terhindar dari hukuman," katanya.

[br]

Kemudian, VP Penjualan Wilayah Sumbagut PT Pupuk Indonesia Group, Wawan Arjuna dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia Sumbagut meliputi wilayah Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepri dan Sumatera Barat. Di setiap Provinsi ada kantor perwakilan.

"Yang ikut penerangan hukum kali ini adalah beberapa Manajer dan Distributor untuk wilaya Sumatera Utara, antara lain dari Deli Serdang, Langkat, Sergai, Binjai dan daerah lainnya. Kami sangat mengapresiasi diadakannya penerangan hukum ini, selain untuk menambah pengetahuan, acara ini juga jadi wadah bagi kami untuk bertukar informasi," paparnya.

Pada kesempatan itu, selain mengupas topik tentang korupsi, narasumber Jaksa Fungsional Lamria Sianturi membawakan materi tentang Etika Bermedia Sosial Berdasarkan UU ITE.

"Hari ini, kalau kita ketinggalan handphone (HP) atau lupa membawa handphone sama dengan makan sayur tanpa garam. Hidup ini terasa hambar dan boleh dikatakan sudah seperti kebutuhan pokok. Tidak hanya itu, satu hari tidak buat status, hidup terasa belum lengkap. Itu lah kondisi yang kita hadapi saat ini," kata Lamria Sianturi.

Karena mudahnya saat ini mengakses informasi, lanjut Lamria, pemerintah telah mengatur regulasinya dengan membuat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjadi rambu-rambu bagi warga negara Indonesia dalam bermedia sosial.

"Hal pertama yang seringkali menjerat seseorang terkena hukuman adalah mengirim video porno, menghina orang lain lewat media sosial, meneruskan informasi hoax dan perbuatan lainnya yang merugikan orang lain," tandasnya.

Oleh sebab itu, tambah Lamria Sianturi UU ITE selain menjadi 'pagar' bagi kita dalam bermedia sosial, sekaligus sebagai peringatan agar kita memiliki etika dalam bermedia sosial. Ketika menerima informasi yang keakuratan datanya diragungan, jangan langsung di share, akan tetapi ada baiknya disaring dulu.

"Kalau informasinya benar dan tidak merugikan orang lain, mungkin sah-sah saja untuk disebarkan. Akan tetapi, apabila informasi itu tidak jelas sumbernya. lebih baik dihapus saja dan tidak perlu dibagikan ke orang lain," tandasnya.

Di akhir materinya, Lamria memutar sebuah video sebagai upaya untuk lebih memudahkan pemahaman bahwa dalam bermedia sosial juga perlu menerapkan etika.

Kegiatan penerangan hukum diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama.