BEM - SI Serukan Pemakzulan Jokowi di Depan Gedung DPRD Sumatera Utara

MATATELINGA, Medan : Puluhan Massa yang menamakan diri perwakilan dari Badan Executive Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM - SI ) menyerukan pemakzulan jokowi dalam unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol ,MedanSumatera Utara (18/3/24).

Massa yang tergabung dari beberapa Universitas di Sumatera utara ini menyatakan kekecewaan mereka terhadap netralitas presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2024, hal itu disampaikan Mex Yontri salah satu peserta aksi dari Politeknik Teknologi Kim Industri (PTKI) Sumatera Utara.

[br]


"Kenapa Jokowi harus dimakzulkan?Karena banyak pelanggaran - pelanggaran yang dia lakukan dalam pelaksaanan pemilu. Mulai dari MK dan prosesnya yang seharusnya menjadi simbol keadilan konstitusi, namun malah menjadi Mahkamah Keluarga,untuk meloloskan putranya. Dan juga keberpihakannya kepada salah satu paslon yang tidak pantas dilakukan oleh pemimpin negara"ungkap Mex.

Ketua Aksi ,Delfire menuntut Presiden Jokowi harus lebih mementingkan rakyatnya. "Hari ini kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk lebih melihat dan memperhatikan penderitaan rakyat khususnya saat ini kita melihat kenaikan harga sembako yang mencekik rakyat. Selain itu juga, hal - hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin negara yang bertindak adil dan netral malah menunjukkan sikap keberpihakannya demi kepentingan pribadi dan golongannya"papar Mahaiswa Universitas Dharmawangsa ini.

Orator Aksi,Madi Nasution menyinggung masalah pendidikan Indonesia yang regulasinya masih tidak jelas. Menurutnya sistem pendidikan di Indonesia tidak mensejahterakan pihak - pihak yang menjadi pelaksana dunia pendidikan itu.

[br]

"APBN 2022-2023 untuk dunia pendidikan sangat besar namun yang kami rasakan saat ini ,kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Kartu Indonesia Pintar dipotong kuotanya lebih 50 persen. Dan dengan anggaran yang lebih besar dari tahun kemarin, tapi fasilitas pendidikan yang didapat makin berkurang. Dan juga dengan anggaran besar digelontorkan tersebut ,juga tidak mampu untuk menaikkan derajat dari guru honorer yang saat ini masih bergaji hanya Rp.300.000,- perbulan."ungkap Madi.

Sementara itu Koorwil BEM SI Sumbagut, Ahmad Danil Lubis menyerukan di tempat mereka berdiri ini, yang seharusnya menjadi tempat aspirasi raksyat namun kenyataannya berubah menjadi tempat kepentingan koalisi politik dan pribadinya anggota dewan.

"Apakah hari ini pendidikan kita sudah baik? Belum sama sekali. Agraria? Liat saja banyak mafia tanah yang merugikan rakyat. Demokrasi? Bukan rahasia umum bahwa Presiden Jokowi sangat - sangat tidak netral dan merusak demokrasi itu sendiri. Seorang pemimpin negara yang harus netral, bukan berpihak kepada salah satu paslon"tegas Ahmad.

"Maka kami sepakat menyematkan kartu merah kepada pemimpin negara ,Presiden Jokowi yang katanya selama sepuluh tahun ini telah membangun Indonesia jauh lebih baik adalah omong kosong.Dan kami berdiri menyuarakan ini bukan karwna pengaruh dari siapapun, tapi karena rasa cinta kami pada negeri ini"tambahnya.

Massa aksi diterima oleh Kepala Sub Bagian Humas DPRD, Sofyan yang berjanji akan menyampaikan tentang aksi BEM SI ini kepada pimpinan sesuai dengan aturan yang berlaku di DPRD Sumatera Utara.
(irwansyah putra)