DPP IMA Tabagsel Akan Unjuk Rasa Jika Poldasu Belum Menetapkan PT. SMGP Tersangka

Demikian disampaikan Ketua DPP Ima Tabagsel Andrew Amanah Carnegie Hasibuan melalui bendahara Bendahara Umum DPP Ima Tabagsel Medan Canra Muda Pulungan menanggapi insiden dugaan kebocoran gas beracun berulang di wilayah kerja perusahaan panas bumi yang beroperasi di lereng Gunung Sorik Marapi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut.

“Padahal sebelumnya dalam rapat pada tanggal 25 November lalu kita sudah menyampaikan ke aparat kepolisian untuk segera menetapkan tersangka dimanejemen PT SMGP dan mendesak Kementerian ESDM untuk mencabut izinnya, jika pernyataan yang telah kita sampaikan dalam tersebut tidak dipenuhi maka kita akan melanjutkan aksi yang lebih besar dikantor Gubernur Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara,” katanya, Selasa (15/11/2022 ).

BACA JUGA:AS. Imran Khaitamy Minta Kementerian ESDM Harus Evaluasi Izin PT. SMGP

Dalam rapat tersebut diketahui hadir Forkompinda Sumatera Utara, Forkompinda Mandailing Natal, Dirjen kementrian ESDM,dirjen kementerian BMKG dan DPP Ima Tabagsel Medan untuk membahas keberlanjutan PT SMGP di Kantor Gubernur Sumatera Utara diruang rapat lantai 2 yang di hadiri Forkopimda Sumut oleh Gubernur, Diskrimsus, DPRD Sumut, Kejaksaan Sumut, Pemda Madina & Dirjen EBTKE.

Canra menyampaikan beberapa poin-poin penting terhadap keberlanjutan PT. SMGP, dalam rapat tersebut sudah kita sampaikan tak ada nyawa manusia seharga investasi, dan kita juga sudah menyampaikan kepada aparat hukum untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus ini,ungkap Canra Pulungan Mahasiswa yang berasal dari Mandailing Natal yang Sedang menempuh pendidikan saat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Canra Pulungan menilai rentetan kejadian yang telah menyebabkan ratusan warga menjadi korban ini menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjamin keselamatan setiap warga negara, khususnya terhadap masyarakat di Desa Sibanggor Julu dan sekitarnya.

Oleh karenanya canra muda Pulungan meminta kepada Presiden Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Utara untuk segera mencabut izin dan menutup PT SMGP serta bertanggungjawab atas kebocoran gas yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Canra Muda Pulungan juga meminta Kapolda Sumut untuk mengusut dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi demi keberlangsungan lingkungan hidup dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Diketahui sebelumnya rentetan peristiwa sudah cukup menyoroti terhadap kinerja pemerintah dan aparat kepolisian terkait dugaan kebocoran gas H2S yang terus berulang di wilayah kerja PT SMGP yang sudah beberapa kali yang mengkorbankan 220 orang jiwa masuk rumah sakit dan 5 meninggal dunia bahkan pernah juga meninggalnya 2 orang Santri Musthopawiyah Purba Baru masuk akibat kelalain masuk kolam perusahaan yang sampai saat ini belum pernah ada penetepan tersangka oleh pihak aparat hukum ungkap Canra.(Asril/rel)